DPRD Kotawaringin TimurKotawaringin Timur

Sosialisasikan Program Jaminan Kesehatan Kepada Masyarakat Luas

“Contoh saja yang baru ini kita temukan, faktanya bahwa pasien ini ada kartu BPJS nya, namun hanya karena data ganda lalu di nonaktifan, secara prosedural dasarnya artinya dia sudah terdaftar di BPJS, dan itu harusnya cepat diselesaikan dan dijaminkan oleh pihak BPJS supaya pihak rumah sakit tidak meminta biaya pengobatannya,” Ungkapnya Selasa (2/10/2019).

lensakalteng.com – SAMPIT – Banyaknya keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan pasien BPJS di rumah sakit dinilai oleh H. Badriansyah akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses prosedur yang penggunaan BPJS.

Bahkan menurutnya Sosialisasi yang minim oleh BPJS berdampak besar kepada masyarakat sehingga sering terjadi kesalahfahaman antara keluarga pasien dengan pihak rumah sakit sebagai pelayanan medis terhadap pasien.

“Contoh saja yang baru ini kita temukan, faktanya bahwa pasien ini ada kartu BPJS nya, namun hanya karena data ganda lalu di nonaktifan, secara prosedural dasarnya artinya dia sudah terdaftar di BPJS, dan itu harusnya cepat diselesaikan dan dijaminkan oleh pihak BPJS supaya pihak rumah sakit tidak meminta biaya pengobatannya,” Ungkapnya Selasa (2/10/2019).

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan yang terpilih di Pileg 2019 dari Dapil III ini menambahkan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat juga saat ini berdampak pada tidak terdaftarnya 7.000 lebih sisa dari kuota UAC yang dan mirisnya bagi para calon peserta BPJS UAC yang akan mendaftar nantinya peluangnya masuk dalam UAC sudah sangat sempit.

“Bayangkan 7 ribu kuotanya untuk UAC masih kosong sepi pendaftar, ini harusnya di kaji dan di evaluasi oleh pihak BPJS, dan kita dorong mereka untuk lebih agresif meningkatkan sosialisi ketingkat pedesaan,” Tukasnya

Sementara itu berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak BPJS disaat diskusi dengan pihak Anggota DPRD Kotim di Rumah Sakit baru ini, disebutkan tunggakan iuran BPJS mencapai 17 Miliar rupiah tahun ini.

“Berarti setia bulannya sekitar 4 sampai 5 miliar rupiah, hal ini juga menjadi kendala bagi keuangan daerah nantinya, terutama kita di DPRD ingin melihat sejauh mana kendala yang dihadapi pihak BPJS maupun rumah sakit sehingga masalah terhadap pasien BPJS ini nantinya tidak terus terjadi,” Tutup Badriansyah.(So)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: