Disinggung Isu Politik Kotim, Ini Komentar Riskon

Disinggung Isu Politik Kotim, Ini Komentar Riskon

FOTO : Anggota DPRD Kotim dari Fraksi Golkar, Riskon Fabiansyah. lensakalteng.com – SAMPIT – Sudah sepekan terakhir jagat perpolitikan di Kotawaringi

Kuatkan Sektor Perikanan
M. Abadi Pertanyakan Proyek Pasar Expo Kotim
415 Orang Pejabat Dilantik, Ini Kata Bupati Kotim

FOTO : Anggota DPRD Kotim dari Fraksi Golkar, Riskon Fabiansyah.

lensakalteng.com – SAMPIT – Sudah sepekan terakhir jagat perpolitikan di Kotawaringin Timur (Kotim) sedang beradu opini. Isunya tentang rasionalisasi anggaran hingga wacana pembentukan Pansus DPRD yang sedang panas diperdebatkan politikus, pejabat publik hingga masyarakat akar rumput.

Anggota DPRD Kotim, Riskon Fabiansyah yang duduk di Komisi III DPRD Kotim itu menyatakan, lebih tertarik dengan mencari solusi bagaimana lahirnya kebijakan-kebijakan dan mengawasi kebijakan dari pemerintah daerah tersebut secara baik sesuai tugas dan fungsinya di lembaga legislatif saat ini.

“Terus terang saya tidak terlalu tertarik dengan perang opini yang sedang hangat di media saat ini, saya lebih tertarik bagaimana kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk masyarakat yang terdampak covid-19 bisa dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat Kotim yang memang terdampak wabah pandemi covid-19,” ujar politikus muda Partai Golongan Karya itu, Senin (4/5/2020).

Riskon menegaskan bahwa ada persoalan lain yang lebih penting ketimbang perang opini. Contohnya kesusahan ekonomi masyarakat di tengah wabah Covid-19.

“Data penduduk miskin Kotim adalah 30.876 KK menurut BPS 2015, saat ini akibat pandemi covid-19 saya yakin jumlahnya sudah bertambah bisa jadi dua kali lipat. Tidak banyak sebenarnya tuntutan masyarakat saat ini, mereka hanya ingin pemerintah percepat kebijakan pembagian Sembako bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang jatuh miskin karena corona virus ini,” bebernya.

Secara gamblang Riskon menuturkan tidak perduli atas cibiran masyarakat terkait peran wakil rakyat saat ini yang dinilai cuma bisa bicara atau banyak omong.

“Pada prinsipnya saya sendiri dipilih masyarakat memang untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan mereka kepada pemerintah daerah. Memberikan masukan dan saran terkait permasalahan yang berkembang di masyarakat, tapi eksekusi atau pelaksanaan kebijakan ada di tangan eksekutif,” tegasnya

Apabila dirinya hanya diam melihat penderitaan warganya, maka sama saja mengkhianati konstituen yang memilihnya hingga berhasil terpilih pada Pileg 2019 lalu.

“Itu yang harusnya kita sama-sama pahami tentang posisi dari legislatif. Ketika saya diam berarti saya telah mengkhianati masyarakat yang telah mendudukan saya di lembaga yang terhormat ini. Apalagi ketua DPD Golkar Kotim, H. Supriadi MT, S.Sos, sudah menginstruksikan kepada kadernya supaya fraksi Golkar di DPRD harus konsisten mendukung semua kebijakan eksekutif (kepala daerah) sepanjang itu bermanfaat dan diperlukan masyarakat Kotim,” jelasnya

Disisi lain dia menambahkan instruksi partai juga sudan jelas kepada semua anggota fraksi Golkar agar tetap konsisten mengkritisi segala kebijakan yang dinilai tidak atau kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat secara umum.

“Kami juga diwajibkan konsisten mengkritisi dan meluruskan kebijakan yang tidak berfaedah untuk masyarakat Kotim ini, untuk itu kami berharap semua pihak bisa memahami tugas dan fungsi kami di DPRD saat ini,” tutupnya. (Drm)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
%d blogger menyukai ini: