DPRD Kotawaringin TimurHeadlineKotawaringin Timur

Partai Beringin Nilai Pemkab Kotim Lamban Tangani Covid-19

“Lambannya penangan Covid mengakibatkan keresahan masyarakat di 185 desa dan kelurahan.Sudah memasuki minggu ke enam penanganan dan pencegahan covid 19 belum juga menunjukan perhatian serius kepada masyarakat, terbukti belum maksimalnya pengadaan alat Pelindung Diri (APD), Alat Kesehatan hingga obat-obatan yang dibutuhkan tenaga medis di RS, Puskesmas se Kotim,” ungkap Ketua DPD Partai Golkar ketika pimpin langsung konferensi pers, Senin (4/5/2020).

lensakalteng.com – SAMPIT – Jajaran Fraksi Partai Golkar DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) menyatakan sikap tega menarik diri dari tim Gugus Tugas Penanganan Covid- 19. Hal ini dilakukan lantaran Pemkab Kotim dinilai lamban dalam menangani Covid-19 sehingga berdampak keresahan masyarakat di 185 Desa dan Kelurahan yang ada di daerah setempat.

“Lambannya penangan Covid mengakibatkan keresahan masyarakat di 185 desa dan kelurahan.Sudah memasuki minggu ke enam penanganan dan pencegahan covid 19 belum juga menunjukan perhatian serius kepada masyarakat, terbukti belum maksimalnya pengadaan alat Pelindung Diri (APD), Alat Kesehatan hingga obat-obatan yang dibutuhkan tenaga medis di RS, Puskesmas se Kotim,” ungkap Ketua DPD Partai Golkar ketika pimpin langsung konferensi pers, Senin (4/5/2020).

Jajaran DPD Partai Golkar menilai belum dilakukanya Rapid test secara keseluruhan terhadap tenaga medis yang bertugas, bahkan belum memenuhi standar WHO dalam penggunaan APD oleh tenaga medis akibat keterbatasan barang, maupun belum diperhatikannya insentif serta keamanan para tenaga medis yang bertugas juga merupakan bagian dari alasan fraksi Golkar ingin menarik diri dari tim gugus tugas Pemkab tersebut.

“Perhatian Sosial kepada Masyarakat Terdampak di 17 Kec dan 185 Des dan Kelurahan se Kotim ini masih tidak maksimal. Lemahnya pemahaman dan pengetahuan terhadap kebijakan anggaran dan penggunaan anggaran juga menjadi momok persoalan hingga terpangkasnya Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Pemerintah Pusat, ini menunjukan ketidakmampuan Kepala Daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah secara Benar dan Baik,” timpalnya.

Dalam hal ini Ketua DPD Golkar Kotim ini juga meminta agar semua pihak meninggalkan egonya masing-masing, sehingga secepatnya merealisasikan Sembako terhadap rakyat yang terdampak Covid-19 itu sendiri.

“Tinggalkan ego masing-masing lembaga, secepatnya realisasikan Sembako Rakyat Terdampak 50.000-75.000 paket untuk meringankan beban mereka yang membutuhkan, gunakan APBD kapan perlu lakukan penundaan pembayaran proyek-proyek Multiyears, utamakan penanganan dan pencegahan serta terdampak Covid secara maksimal. Kita berharap di akhir jabatan kepala daerah memberikan kesan yang terbaik kepada masyarakat Kotim,” tutupnya. (Drm)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: