Politikus Ini Sebut Data Penerima BLT ‘Bermasalah’

Politikus Ini Sebut Data Penerima BLT ‘Bermasalah’

lensakalteng.com - SAMPIT - Legislator asal daerah pemilihan (Dapil) V, M Arsyad meminta agar kinerja Dinas Sosial Kotawaringin Timur (Kotim) di evalu

Soroti Anggota DPRD yang Sering Absen Rapat Paripurna
Tanggul Darurat Ujung Pandaran Dinilai Sia-sia Ini Sebabnya!
Anggota DPRD Kotim Dukung Pemkab Terkait Rasionalisasi Anggaran Untuk Penanganan C-19

lensakalteng.com – SAMPIT – Legislator asal daerah pemilihan (Dapil) V, M Arsyad meminta agar kinerja Dinas Sosial Kotawaringin Timur (Kotim) di evaluasi. Hal ini berkaitan dengan banyaknya masalah soal data calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat publik.

Anggota DPRD dari Fraksi Golkar ini mendorong agar unsur lembaga dewan segera memanggil instansi terkait karena dianggap gagal dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya selama wabah Pandemi Covid-19 ini terjadi di kabupaten setempat.

“Data BLT nya memang banyak bermasalah, karena data yang digunakan oleh instansi terkait adalah data reguler tahun 2015, wajar masyarakat marah karena data calon penerima tidak sesuai, ini juga terjadi di Dapil IV,” ungkapnya, Sabtu (16/5/2020).

Dalam hal ini pria yang dikenal Vokal di lembaga legislatif tersebut juga meminta kepada Bupati Kotim agar segera melakukan evaluasi terhadap kinerja jajarannya yang dinilai tidak memahami konteks persoalan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini.

“Kami minta harus dan perlu segera dipanggil, karena dara Dinsos dan pendamping lapangan tidak sinkron, penerima yang saat ini posisinya sudah meninggal masih saja menerima, artinya ini permasalahan yang ada di internal Dinsos itu sendiri, kami harap Bupati Kotim segera evaluasi jajarannya,” tegasnya.

Dia juga memaparkan dari giat reses yang dilakukan oleh jajarannya di lapangan, khususnya daerah Dapil IV, keluhan masyarakat mengarah pada belum terakomodirnya bantuan dari pemerintah.

“Ini fakta di lapangan yang kami temukan, kita berharap pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah bisa dapat segera merealisasikan bantuan sosial tersebut, dengan catatan harus tepat sasaran,” tutupnya. (drm)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
%d blogger menyukai ini: