Barito SelatanDPRD Barito Selatan

Sampaikan Data Penerima Bansos Secara Transparan

"Kita minta mereka (Dinsos dan PMDes) menyerahkan jadwal penyaluran bantuan sembako kepada DPRD, kami mau data terperinci dari masing-masing desa, kami tidak mau menerima data gelondongan!" tegasnya.

lensakalteng.com – BUNTOK – Terkait dengan data jumlah warga di Kabupaten Barito Selatan, yang dinyatakan layak sebagai penerima bantuan sosial (Bansos) dampak Covid-19 dan banjir, Ketua Komisi I DPRD setempat, H. Raden Sudarto, menegaskan tidak akan mau menerima data apabila hanya diserahkan dalam bentuk data keseluruhan dan tidak terperinci (gelondongan).

Pernyataan itu, ditegaskan oleh politisi PDIP itu, saat ditemui awak media seusai pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos dan PMDes) Barsel, di Kantor DPRD setempat, Senin (11/5/2020).

“Kita minta mereka (Dinsos dan PMDes) menyerahkan jadwal penyaluran bantuan sembako kepada DPRD, kami mau data terperinci dari masing-masing desa, kami tidak mau menerima data gelondongan!” tegasnya.

Hal tersebut, dikatakan oleh pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan (Disporaparbud) itu, sangat penting dilakukan, guna memperkuat pengawasan oleh DPRD terkait penggunaan dana Covid-19 di Barsel.

Pihaknya berharap agar data dan jadwal penyaluran Bansos itu, nantinya digunakan sebagai dasar oleh DPRD untuk ikut melakukan pengawasan di lapangan.

Apalagi mengingat saat ini Bansos di Barsel terbagi dalam dua peristiwa bencana, yakni penanganan dampak Covid-19 dan penanganan dampak banjir.

Menurut dia, kedua bentuk Bansos itu harus dibedakan, agar nantinya jangan sampai ada masyarakat yang masuk dalam data penerima dampak Covid-19 namun juga terdampak banjir, tidak mendapatkan haknya dalam hal Bansos dampak banjir, dan demikian pula bagi siapa saja yang terdampak banjir, wajib menerima haknya dalam hal bantuan dampak banjir.

“Musibah banjir itu kan bukan Covid-19, harus dibedakan. Jadi semua (warga) yang terdampak banjir (harus menerima), tidak tekecuali,” tukasnya.

Sementara itu, terkait dengan adanya informasi yang disampaikan oleh Dinsos dan PMDes, bahwa data penerima dampak banjir, adalah data yang diperoleh dari tahun 2017 lalu, H. Alex mengaku sudah meminta pihak dinas untuk melakukan pendataan ulang.

“Jadi (untuk) musibah banjir, kita minta kepada Dinsos agar melakukan pendataan ulang,” tuturnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Plt. Kepala Dinsos PMDes Barsel, H. Akhmad Haitami, bahwa saat ini Sekretariat Bersama (Sekber) antara empat dinas, yakni Dinsos PMDes, Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Pemuda dan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan (Disporaparbud) dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM), telah berhasil mendata setidaknya 10.685 Kepala Keluarga di Barsel, sebagai calon penerima Bansos penananganan dampak Covid-19.

Jumlah tersebut, dikatakan Haitami, merupakan jumlah KK yang sudah diusulkan oleh Dinsos PMDes kepada pemerintah pusat melalui dinas sosial provinsi Kalimantan Tengah.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima oleh Dinsos PMDes sendiri, Barsel saat ini mendapatkan kuota sebanyak 9.000 KK lebih, yang masuk dalam data penerima bantuan sosial tunai (BST) dari pusat.

Sedangkan berdasarkan data yang terkonfirmasi di Kementerian Sosial, saat ini jumlah orang miskin di Barsel tercatat sebanyak 7.201 KK atau sekitar 25.000 jiwa lebih.

“Namun sementara ini, kita akan tetap menggunakan data yang 10.685 KK itu, untuk diusulkan sebagai penerima Bansos dampak Covid-19,” tukasnya.

Walaupun, jumlah tersebut dikatakan Haitami lagi, bisa saja bertambah, sebab masih ada 32 desa se Barsel yang belum mengajukan data warganya untuk dimasukkan kedalam daftar penerima Bansos penanganan dampak dari penyebaran Sars Cov 2 tersebut.

“Masih ada 32 desa di barsel yang belum mengusulkan data penerima bantuan sosial,” bebernya.

Sementara itu, untuk pelaksanaan pogram jaring pengaman sosial, yakni pembagian sembako, diakui Haitami, saat penyalurannya dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, dengan pembiayaan sebesar Rp 17 miliar.

Dana tersebut, merupakan dana yang bersumber dari hasil refocusing dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Barsel Tahun 2020.

“Termasuk juga, bagi keluarga yang dinyatakan sebagai ODP, PDP dan positif Covid-19, Dinsos sudah menyalurkan bantuan sembako sebanyak 45 paket dari jumlah sekitar 47 KK yang harus diakomodir,” ungkapnya.

Dinsos juga meminta kepada semua desa untuk menyediakan posko pantau dan relawan Covid-19, guna mengantisipasi penyebaran Sars Cov 2 itu di desa, sekaligus membantu pendataan alur keluar masuk orang melalui desa masing-masing, denga pendanaannya bersumber dari Dana Desa (DD).

Sedangkan untuk bantuan beras banjir, dijelaskan oleh Haitami lagi, bahwa bantuan tersebut baru bisa dibagikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati tetang penetapan tanggap darurat. Karena yang disediakan dan dibagikan adalah beras persediaan milik pemerintah, yakni sebanyak seratus ton.

Lanjutnya lagi, pihaknya sempat kesulitan, karena data penerima dampak banjir di Barsel, adalah data tahun 2017, sebab tidak ada update data dari pihak kecamatan terkait jumlah riil terbaru masyarakat terdampak banjir.

“Untuk mengakalinya, pemdes membagikan beras dihitung dengan berapa jumlah penduduk yang masuk dalam kategori penerima, meskipun sebelumnya tidak masuk dalam daftar penerima yang tercatat di Dinsos,” sampaikanya.

“Dana yang ada di dinsos belum digunakan, karena saat ini masih memanfaatkan dana jaring pengaman sosial yang di ketahanan pangan,” tambahkannya lagi.(petu)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: