Barito SelatanDPRD Barito SelatanHeadline

Sistem Merit Bakal Diterapkan Kepada ASN

Poin yang pertama adalah Sistem Merit, yang merupakan kebijakan dan manajemen ASN, yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

lensakalteng.com – BUNTOK – Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Barito Selatan, Eddy Purwanto, menyampaikan, bahwa ada enam poin penting terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, berdasarkan hasil rapat video conference (Vicon) bersama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kamis (18/6/2020).

Diterangkan oleh Eddy, rapat Vicon yang dilaksanakan di Aula Setda Kantor Bupati Barsel, bersama KASN Pusat, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) VIII regional Kalimantan, seluruh Sekda dan Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) se Kalimantan, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota tersebut, ada enam hal penting yang harus menjadi perhatian dan dilaksanakan oleh pemda terkait ASN.

Poin yang pertama adalah Sistem Merit, yang merupakan kebijakan dan manajemen ASN, yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

“Kegiatan ini menginformasikan adanya Sitem Merit ASN,” terang Eddy.

Selanjutnya, diterangkan oleh pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Bappeda Barsel itu lagi, pada poin kedua, yakni pengorganisasian perencanaan ASN berdasarkan pada fungsi organisasi melalui analisis beban jabatan dan analisis beban kerja audit Badan Kepegawaian, yang menyesuaikan arahan kebijakan nasional.

Berikutnya adalah, rekruitmen ASN atau PNS berorientasi pada talenta terbaik. Rekruimen berbasis jabatan, dimana dilakukan verifikasi tes dan sertifikasi, melalui tes kemampuan dasar (TKD) dan tes kemampuan bidang (TKB).

“Dimana disini ada (tes) sistem komputerisasi, orientasi dan manajemen untuk setiap penugasan jabatan-jabatan di pemerintahan,” jelas Eddy.

Kemudian pengembangan kapasitas untuk mengurangi kesenjangan kompetensi, dengan cara pelatihan per tahun bagi setiap PNS melalui Training Needs Analysis (TNA), Diklat dan pelatihan-pelatihan lainnya yang berbasis kinerja.

Selanjutnya, adalah pemkab wajib melakukan penilaian kinerja yang berkelanjutan, dengan membentuk tim penilaian kinerja (TPK) di pemda masing-masing, yang harus memperhatikan performa dialog dan performa basis insentif setiap ASN.

Sementara itu, untuk poin kelima, lanjut Eddy lagi, adalah promosi dan rotasi menuju PNS yang dinamis, dengan cara talent meeting.

Dan yang terakhir, adalah mengapresiasi secara layak perubahan sistem pensiun dan sistem kompensasi yang memadai bagi PNS yang sudah memasuki masa usia pensiun.

“Itu mungkin poin-poin penting atau poin-poin dasar yang disampaikan oleh KASN pusat. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan pembuatan Perda atau Perbup di daerah masing-masing, sesuai dengan kebutuhan daerah,” tutupnya. (HR/petu)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: