Pemkab Pulpis Keluarkan Surat Edaran Pelonggaran Aktivitas Ibadah

Pemkab Pulpis Keluarkan Surat Edaran Pelonggaran Aktivitas Ibadah

  Lensakalteng.com, PULANG PISAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau (Pulpis) secara resmi keluarkan Surat Edaran tentang pelonggaran

Plt Bupati Pulpis Pudjirustaty Narang saat menyerahkan bantuan ke Nelayan
Tingkatkan Pembangunan, Dewan Ini Dorong Pemda Terus Tingkatkan SDM
Dorong Peningkatan Pariwisata, Dewan Pulang Pisau Terbitkan Riparda.

 

Lensakalteng.com, PULANG PISAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau (Pulpis) secara resmi keluarkan Surat Edaran tentang pelonggaran aktivitas ibadah guna mengakomodir keinginan sejumlah ormas lintas agama di Bumi Handep Hapakat.

“Surat Edaran ini untuk mengakomodir hasil dari kesepakatan rapat koordinasi lintas agama yang diprakarsai Kantor Kemenag dan MUI Pulpis pada Senin 20 Juli 2020 kemarin,” jelas Bupati Pulpis Edy Pratowo kepada awak media, Selasa (21/7).

Dalam kesepakatan tersebut, ungkap Edy, melibatkan seluruh elemen lembaga keagamaan baik MUI, PCNU, PD Muhammadiyah, Penyelenggara Binmas Kristen, Binmas Hindu, Dewan Masjid Indonesia dan Kemenag Pulpis.

Adapun point yang menjadi perhatian pada masa transisi menuju tatanan kehidupan new normal diantaranya agar pengurus dan penanggungjawab rumah ibadah wajib membentuk tim kecil untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di tempat ibadah.

Kemudian, melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan pada lantai, dinding dan perangkat bangunan rumah ibadah sebelum maupun setelah kegiatan. Wajib menyiapkan fasilitas cuci tangan, sabun, handsanitizer, pintu masuk dan keluar tempat ibadah yang dapat terlihat oleh semua jamaah.

“Jumlah pengguna tempat ibadah paling banyak 50 persen dari kapasitas rumah ibadah. Memastikan seluruh jamaah wajib menerapkan protokol kesehatan. Pengukuran suhu tubuh bagi pengguna rumah ibadah dan apabila ditemukan 37,5 drajat celcius suhu tubuhnya, maka tidak diperkenankan memasuki tempat ibadah,” terangnya.

Selanjutnya, pengurus atau penanggungjawab rumah ibadah wajib memberitahukan jamaah agar dapat membawa perlengkapan ibadah sendiri dengan menerapkan jarak aman dan memberikan tanda khusus dilantai dengan jarak minimal 1 meter serta memastikan jamaah tidak melakukan kontak fisik.

Pada poin kedua, disebutkan penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan seperti akad nikah dan perkawinan yang wajib mengada pada ketentuan yang ada. Dan diberlakukan ketentuan jumlah yang hadi maksimas 20 persen dari kapasitas ruang dan tidak melebihi dari 30 orang.

Sedangkan rapat merujuk kepada SE Menag RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan sedangkan SE Bupati Nomor 191/PP/GT.Covid-19/VII/2020 di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat yang produktif dan Aman dimasa pandemic Covid-19. (Jar/Lensakalteng.com)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS:
%d blogger menyukai ini: