Kapuas

Kapuas Mulai Sosialisasikan Perbup Baru Terkait Covid-19

RAPAT KOORDINASI: Sejumlah SOPD dan camat bahas sosialisasi Perbup Kapuas No. 46 Tahun 2020 di Aula Bappeda Kabupaten Kapuas, Senin (28/09/2020).

LENSAKALTENG.com – KUALA KAPUAS – Wakil Bupati Kapuas, H Nafiah Ibnor membuka secara resmi rapat koordinasi dan sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Kapuas No. 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan Covid-19, di Aula Bappeda Kabupaten Kapuas, Senin (28/09/2020).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kapuas mengatakan bahwa wabah Covid-19 saat ini dimana masyarakat melaksanakan kegiatannya dengan adaptasi kebiasaan baru atau new normal namun angka penyebarannya juga terus bertambah.

Nafiah mengatakan, saat ini Kapuas melaksanakan kegiatan dengan adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Tetapi wabah Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda menurun. Sehingga dikeluarkan Perbup No 46 Tahun 2020 itu.

Menurut dia, penegakan hukum protokol kesehatan (prokes) sangat penting dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Karena telah berdampak pada aspek kesehatan, ekonomi, sosial bahkan aspek politik.

Pada aspek kesehatan, Covid-19 telah memakan banyak korban. Pertumbuhan ekonomi daerah memburuk, dampak sosial terhadap masyarakat menjadi beban psikologis baik bagi pasien dan keluarga suspek Covid-19.

“Maka dari itu harus dengan penerapan protokol kesehatan. Untuk itu, masyarakat haruslah disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan senantiasa memakai masker, mencuci tangan serta menjaga jarak aman dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Kapuas,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Kapuas, Panahatan Sinaga dalam materi sosialisasinya mengatakan, sanksi hukum yang tertuang dalam Perbup Kapuas nomor 46 Tahun 2020 sudah sangat kuat dan mengikat untuk diterapkan.

Lanjut dia, menyampaikan dalam rangka menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid-19.

“Pada pasal 7 Bab 5 tertuang sangsi teguran baik lisan maupun tulisan, sangsi kerja sosial sampai sangsi denda sebesar Rp 150 ribu bagi pelanggar perorangan dan Rp 5 juta ditambah pencabutan izin usaha bagi pengusaha yang melanggar,” kata Panahatan Sinaga.

Dalam kesempatan ini, lanjut Sinaga, bahwa perangkat hukum dari Perbup tentang penegakan hukum prokes Covid-19 adalah satpol PP sebagai, TNI maupun Polri membantu kegiatan pelaksanaan Perbup Kapuas No 46 tahun 2020 tersebut.(ONO)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: