Pulang Pisau

KPU Kabupaten Pulang Pisau Rapat Terbuka DPHP Dan DPS

RAPAT: Pleno terbuka DPHP dan DPS  di KPU Kabupaten Pulang Pisau, Jumat (11/09/2020).

LENSAKALTENG.com – PULANG PISAU – KPU Kabupaten Pulang Pisau menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Serentak Lanjutan Tahun 2020, Jumat (11/09/2020).

Ketua KPU Kabupaten Pulang Pisau, Yuliana menjelaskan, bahwa agenda penting Rapat Pleno DPHP tersebut untuk mengetahui berapa jumlah calon Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan dari DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan). Kemudian menjadi DPS sebanyak 94.418 pemilih, yaitu 48.843 laki-laki dan 45.575 perempuan tersebar di 99 desa dan kelurahan se Kabupaten Pulang Pisau.

Rapat Pleno dipimpin langsung Ketua KPU Pulang Pisau didampingi anggota dan stakeholder terkait, diantaranya Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau dan 6 Partai Politik seperti PPP, PDIP, PAN, NasDem, Golkar, dan Gerindra.

“Kan ini DPS, nah itu kan gambaran berapa daftar pemilih kita di Kabupaten ini, kemudian kalau ada perbaikan kita pakai prosedur, kita sudah melakukan koordinasi dengan Banwas terkait degan perbedaan dari DPT,”jelas Yuliana.

Lebih lanjut, dia mengatakan, karena pada saat penetapan DPT dalam prosesnya memang tidak ada Pemuktahiran Coklit. Sehingga sekarang dilakukan pembersihan data. Coklit itu diantaranya memang menghapus yang ganda lantaran masih ada data ganda dalam satu desa.

“Itu ada dua nama itu yang kita coret,” jelasnya.

Terkait dengan partisipasi pemilih, mengingat pada Pemilu terakhir 82 persen, maka nantinya diharapkan tidak jauh berbeda. KPU akan berusaha tetap pertahankan, dengan upayanya perbaikan daftar pemilih.

“Bila ada yang ganda atau double kita hapus kemudian setelah itu kami galakan sosialisasi,” pungkasnya.

Dia juga mengimbau kepada masyarakat yang memiliki hak pilih, namun belum terdaftar agar segera melakukan koreksi langsung ke Petugas KPU Desa, Kelurahan dan Kecamatan. Hal itu bisa dilakukan dengan menunjukkan bukti otentik seperti KTP dan KK, sesuai dengan wilayah domisilinya.(FJR)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: