DPRD KapuasKapuas

Ini Pesan Camat Pulau Petak Untuk BPD Empat Desa Yang Baru Dilantik

PELANTIKAN: Anggota BPD dari Desa Saka Lagun saat berfoto bersama Camat Pulau Petak.

LENSAKALTENG.com – KUALA KAPUAS – Camat Pulau Petak Seplihi, baru saja melantik anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari empat desa di wilayahnya di kantor Kecamatan Pulau Petak, Selasa (27/10/2020).

Desa-desa yang dilantik anggota BPD tersebut diantaranya Desa Banama 5 anggota, Saka Lagun 9, Teluk Palinget 9 dan Tatas Hilir 5.

Usai melantik, Camat Pulau Petak Seplihi berpesan agar BPD bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Untuk mendukung kemajuan pembangunan Pemerintahan Desa.

“Tugas mereka menjadi mitra Pemerintahan Desa. Tugasnya jangan menyimpang dari ketentuan yang ada,”ujar Seplihi.

Seplihi menjelaskan, pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa BPD anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa, berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Tentang BPD diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagrgi) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sabagaimana termuat dalam Pasal 31 Permendagri 110/2016, menyebutkan BPD memiliki fungsi-fungsi.

“Intinya BPD bisa menjalankan fungsinya, pertama membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarkat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa,”kata Seplihi.

Dalam Permendagri 110/2016 pada pasal 32 juga disebutkan beberapa tugas BPD. Kemudian juga dalam pasal 55 ayat 1 disebutkan hak-hak anggota BPD.

Kemudian dalam asal 60 Permendagri 110/2016 menyatakan kewajiban anggota BPD. Lalu, pasal 63 kewenangan BPD.

“Jangan sampai tugas-tugas tidak dilaksanakan. Semua BPD saya harapkan bisa bekerjasama dengan kepala desa. Jangan melakukan melebihi kewenangan,”katanya.

Lebih lanjut, dia menegaskan, bahwa anggota BPD boleh mengkritik dan menyarankan sesuatu kepada Pemerintah Desa. Tetapi jangan sampai memeriksa laporan keuangan desa secara mendalam, karena itu kewenangan audit.

“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPD harus tahu batasan. Dan
jangan sampai menganggu jalannya roda pemerintahan desa,”katanya.(ONO)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: