Alasan Tak Ada Tempat Tinggal, Bidan Ini Enggan Mengabdi

Alasan Tak Ada Tempat Tinggal, Bidan Ini Enggan Mengabdi

FOTO : Saat debit air Sungai Rungan sedang dangkal atau kemarau, maka warga Desa Luwuk Kantor harus menyeberang dengan jalan kaki. Pasalnya, akses men

Ajak Warga Kurun Tidak Lakukan Tambang Emas Ilegal
Terkait Prokes, Ini Pesan Kapolsek Sepang
Sebanyak Ratusan UMKM Dapat Bantuan Modal dari Kementerian

FOTO : Saat debit air Sungai Rungan sedang dangkal atau kemarau, maka warga Desa Luwuk Kantor harus menyeberang dengan jalan kaki. Pasalnya, akses menggunakan perahu penyeberangan tidak dapat diandalkan.

lensakalteng.com – KUALA KURUN – Masyarakat desa mempertanyakan keberadaan tenaga bidan di Pusat Kesehatan Desa (Puskesdes) Luwuk Kantor, Kecamatan Rungan yang hingga kini diketahui belum pernah bertugas.

Adi (28) salah warga Desa Luwuk Desa menuturkan, penempatan bidan berstatus pegawai tidak tetap (PTT) di desanya tersebut sekitar bulan Oktober 2020 lalu.

“SK bidan tersebut ditandatangani oleh pak bupati sekitar Oktober lalu. Tapi bidan itu sampai sekarang belum pernah bekerja untuk melayani masyarakat. Saya juga tidak pernah melihat, apalagi mengetahui nama bidannya,” ungkap Adi.

Berdasarkan informasi yang didapatnya, alasan bidan tersebut belum mau mengabdikan diri di Desa Luwuk Kantor lantaran ketiadaan rumah dinas atau tempat tinggal.

“Sebenarnya ada satu rumah dinas dengan tiga kamar di Puskesdes, namun lebih dulu ditempati seorang perawat. Nah kalo perawat ini memang aktif bekerja dan biasanya pergi ke Kuala Kurun saat Sabtu-Minggu,” bebernya.

Salah satu alternatif menyediakan tempat tinggal bidan tersebut, yakni dengan pembangunan asrama desa.

“Pemdes Luwuk Kantor tahun ini telah membangun asrama desa. Diperkirakan bulan Desember ini selesai dikerjakan. Nah bidan ini katanya mau bekerja di desa kami, apabila pembangunan asrama itu sudah selesai,” imbuhnya.

Akibat ketiadaan tenaga bidan, sejauh ini masyarakat yang membutuhkan jasa bidan untuk melahirkan harus dirujuk ke Puskesmas Tumbang Jutuh.

“Itu pun dengan inisiatif dan biaya sendiri. Jarak ke Tumbang Jutuh lumayan jauh, mana kita harus menyeberang sungai dengan perahu dan disambung lewat jalan darat,” sebutnya.

Melalui pemberitaan ini, dirinya mewakili masyarakat Luwuk Kantor berharap agar Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dapat mengetahui dan segera mencari solusi atas persoalan tersebut. Sebab bidang kesehatan, merupakan salah satu program penting pemerintah pusat.

“Walaupun desa kami masuk kawasan terisolasi, namun hak kami sebagai masyarakat mendapatkan pelayanan jangan sampai terabaikan. Sebab ini urusannya nyawa ibu dan anak yang dikandung,” pungkasnya.

Sementara itu Kasi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Gunung Mas, Apriliadi Ringkai mengatakan bahwa pihaknya segera memanggil bidan yang bersangkutan dan meminta keterangan dari Kepala Desa Luwuk Kantor.

“Kita harus mengetahui alasan dari bidan bersangkutan maupun pihak desa itu sendiri,” katanya.

Terkait pengawasan, maka yang berwenang terkait pengawasan kinerja bidan itu adalah Puskesmas. Namun selama ini tidak ada laporan dari Puskesmas setempat terkait persoalan tersebut.

“Saya sudah konfirmasi dengan ibu sekretaris (Dinas Kesehatan Gunung Mas, Red), berdasarkan informasi dari beliau untuk honorer baru seperti bidan, perawat/tenaga kesehatan lainnya memang wajib dan sedang dilakukan training di Puskesmas ataupun di rumah sakit,” pungkasnya. (agg/sas)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
%d blogger menyukai ini: