Kaji Banding APBD, DPRD HSU Kunker ke DPRD Palangka Raya

Kaji Banding APBD, DPRD HSU Kunker ke DPRD Palangka Raya

lensakalteng.com - PALANGKA RAYA - DPRD Palangka Raya kembali mendapatkan kunjungan kerja (kunker) dari wakil rakyat dari daerah tetangga. Kali ini

Selama Pandemi, ASN Kota Palangka Raya Diminta Kerja Optimal
Pemko Palangka Raya Rutin Pantau Debit Air Sungai
Politikus Ini Apresiasi Keputusan Meliburkan Sekolah

lensakalteng.com – PALANGKA RAYA – DPRD Palangka Raya kembali mendapatkan kunjungan kerja (kunker) dari wakil rakyat dari daerah tetangga.

Kali ini para legislator Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), yang datang bertandang,Kamis.(5/11/2020) yang lalu.

Kedatangan rombongan anggota legislatif itu dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Mawardi dan Wakil Ketua II Fathurrahim. Mereka diterima oleh Tenaga Ahli DPRD Palangka Raya, M Saubari Kusmiran mewakili unsur pimpinan DPRD Palangka Raya.

Mawardi mengatakan kegiatan kunker yang dilakukan di Kota Palangka Raya kali ini adalah untuk mempelajari serta memperdalam materi penyusunan APBD tahun 2021, yaitu penganggaran di bidang pertanian, pekerjaan umum dan pengelolaan dana desa.

“Kedatangan kami hari ini adalah untuk memperdalam terkait mekanisme tata cara penyusunan pembahasan APBD,”ungkapnya.

Saat ini sambungnya, DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah melaksanakan tahapan-tahapan untuk pembahasan APBD tahun 2021.

“Pada intinya disini tidak jauh berbeda dengan daerah kami. Bedanya, Palangka Raya sudah mempunyai Perda Musrenbang, dan kami juga berkeinginan membuat rancangan peraturan daerah Musrenbang,” tambah Mawardi.

Dalam bagian yang sama Tenaga Ahli DPRD Palangka Raya, M Saubari Kusmiran menjelaskan, secara umum untuk sistem penganggaran APBD tersebut sama saja, namun skala prioritas juga ada yang berbeda.

“Kami sarankan, agar APBD bisa terakomodir aspirasi masyarakat melewati DPRD, maka kalau bisa ada semacam payung hukum minimal berupa Perda,”cetusnya.

Saubari mencontohkan DPRD Palangka Raya, dimana sudah memiliki Perda Nomor 18 tahun 2013 mengenai Musrenbang. (sas)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS:
%d blogger menyukai ini: