Dibutuhkan Kebijakan Pelimpahan Proyek Skala Kecil

Dibutuhkan Kebijakan Pelimpahan Proyek Skala Kecil

LENSAKALTENG.COM - BUNTOK – Anggota DPRD Barito Selatan, Rusinah Andelen mengharapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat dapat melimpahkan kewena

Terkait Penanganan Covid-19, Ini Respon Politikus Barsel
Kelanjutan Kasus Tipidkor Ini Dipertanyakan LP3KRI
Datang dari Sulawesi Selatan, Enam Warga Barsel Dicurigai Positif Covid-19

LENSAKALTENG.COMBUNTOK – Anggota DPRD Barito Selatan, Rusinah Andelen mengharapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat dapat melimpahkan kewenangan proyek skala kecil, yang berhubungan dengan penanganan infrastruktur, serta hal lain yang bersifat urgent di kecamatan pada 2021.

Menurutnya, hal tersebut bertujuan agar penanganan dan keluhan masyarakat di lapangan, dapat lebih cepat diatasi dan diakomodir tanpa menunggu prosedur yang berbelit-belit.

“Diperlukan penanganan yang cepat untuk pengerjaan proyekproyek skala kecil yang selama ini ditangani Dinas PUPR,” ungkapnya,Minggu (24/1/2021).

Menurutnya, beberapa proyek fi sik seperti jalan, sarana dan prasarana umum yang berskala kecil, dapat pihaknya tangani. Namun untuk pelaksanaan pengerjaan proyek yang darurat dan butuh respon cepat, dirinya berharap, pihaknya dapat diberikan kewenangan.

Contohnya, lanjut dia, dimana beberapa waktu lalu, ada jembatan yang putus akibat kendaraan bermuatan diatas maksimal. Padahal jembatan tersebut merupakan penghubung satu-satunya wilayah Barsel. Akibatnya masyarakat melaporkan hal tersebut langsung ke kecamatan.

”Kecamatan memang merespon hal tersebut, namun karena tidak ada kewenangan untuk melaksanakan perbaikan secepatnya, maka hanya sebatas menampung dan meneruskan keluhan tersebut ke dinas terkait,” tegasnya.

Dia menambahkan, apabila diberikan kewenangan dan anggaran untuk hal-hal bersifat darurat, pihak kecamatan dipastikan akan langsung turun tangan. Pasalnya apabila mengusul kan, kata dia, tentunya belum diketahui apakah penganggaran tersebut ada atau tidak di Perangkat Daerah (PD) tersebut. Apabila ada tentunya dapat ditangani dengan baik. Namun apabila tidak ada, maka akan diusulkan melalui Musrenbang atau melalui proposal serta persyaratan dan prosedur tertentu yang wajib diajukan.

Padahal, kata dia, masyarakat mendesak, agar penanganan yang bersifat darurat di lapangan, diperlukan pengerjaan yang cepat. Apalagi berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. (sas)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
%d blogger menyukai ini: