Percepat Pembangunan Urgen dengan Pelimpahan Kewenangan

Percepat Pembangunan Urgen dengan Pelimpahan Kewenangan

LENSAKALTENG.COM - BUNTOK – Keadaan emergency pembangunan perlu penanganan darurat di lapangan. Apalagi masyarakat ikut mendesak agar secepatnya dilak

Jangan Lupakan Ancaman DBD
Banyak Ambulance Digunakan di Luar Kepentingan Dinas
Desak Pemkab Barsel Laksanakan Rekomendasi Pansus LKPj

LENSAKALTENG.COMBUNTOK – Keadaan emergency pembangunan perlu penanganan darurat di lapangan. Apalagi masyarakat ikut mendesak agar secepatnya dilakukan. Apalagi berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Hal itu diungkapkan anggota DPRD Barito Selatan, Rusinah Andelen.

Di mengharapkan, Pemkab Barsel dapat melimpahkan kewenangan proyek skala kecil, yang berhubungan dengan penanganan infrastruktur, serta hal lain yang bersifat urgent di kecamatan pada 2021. Menurutnya, hal tersebut bertujuan agar penanganan dan keluhan masyarakat di lapangan, dapat lebih cepat diatasi dan diakomodir tanpa menunggu prosedur yang berbelit-belit.

“Diperlukan penanganan yang cepat untuk pengerjaan proyekproyek skala kecil yang selama ini ditangani Dinas PUPR,” ungkapnya, baru-baru ini.

Menurutnya, beberapa proyek fisik seperti jalan, sarana dan prasarana umum yang berskala kecil, dapat pihaknya tangani. Namun untuk pelaksanaan pengerjaan proyek yang darurat dan butuh respon cepat, dirinya berharap, pihaknya dapat diberikan kewenangan. Contohnya, lanjut dia, dimana beberapa waktu lalu, ada jembatan yang putus akibat kendaraan bermuatan diatas maksimal. Padahal jembatan tersebut merupakan penghubung satu-satunya wilayah Barsel. Akibatnya masyarakat melaporkan hal tersebut langsung ke kecamatan.

”Kecamatan memang merespon hal tersebut, namun karena tidak ada kewenangan untuk melaksanakan perbaikan secepatnya, maka hanya sebatas menampung dan meneruskan keluhan tersebut ke dinas terkait,” tegasnya.

Dia menambahkan, apabila diberikan kewenangan dan anggaran untuk hal-hal bersifat darurat, pihak kecamatan dipastikan akan langsung turun tangan. Pasalnya apabila mengusulkan, kata dia, tentunya belum diketahui apakah penganggaran tersebut ada atau tidak di Perangkat Daerah (PD) tersebut. Apabila ada tentunya dapat ditangani dengan baik. Namun apabila tidak ada, maka akan diusulkan melalui Musrenbang atau melalui proposal serta persyaratan dan prosedur tertentu yang wajib diajukan. (sas)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
%d blogger menyukai ini: