“Bongkar”

FOTO: Sastriono   Oleh Sastriono Satu ketika saat duduk di sebuah Kafe, terdengar lantunan lagu, “sabar, sabar, sabar dan tunggu. Itu ja

Amankan Pilkada , Polda Kalteng Terjunkan 2550 Personil
Rumah Sakit Permata Hati Resmi Layani Masyarakat
Bantuan Sabran Bersaudara Sentuh Warga Selat Barat

FOTO: Sastriono

 

Oleh Sastriono

Satu ketika saat duduk di sebuah Kafe, terdengar lantunan lagu, “sabar, sabar, sabar dan tunggu. Itu jawaban yang kami terima”. Kemudian terdengar syair berikutnya “Orang tua pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya tolong kau jawab dengan cinta. Ya o ya o ya bongkar, ya oya bongkar..”. Ada yang menggelitik disyair lagu yang ternyata milik Iwan Fals ini, ada kata “bongkar”.

Otak berpikir keras mencerna makna kata “bongkar” tersebut. Akhirnya saya melirik handphone android tua di saku. Mendengarkan kembali lantunan lagu, dengan membuka sebuah situs. Judul lagunya ternyata Bongkar. Saya dengarkan dan putar berulang-ulang.

Semakin penasaran maknanya. Tersirat sebuah kritikan. Tetapi untuk siapa? Ya sudahlah gumam dalam hati. Itu mungkin hanya syair lagu.

Hampir sebulan. Kata-kata “bongkar” tiba-tiba muncul lagi dalam kepala. Tetapi kata “bongkar” ini versinya saya. Bukan pembongkaran bangunan sih….hemmm. Tetapi ini lebih ke kata kritik terhadap pemerintahan.

Terlebih masa pandemi covid-19 akhir-akhir ini. Terkadang kebijakan pemerintah terasa. Ada larangan ini dan itu. Walaupun tujuannya untuk menekan penularan covid-19, tetapi di mata masyarakat kecil. Khususnya bagi pedagang dan swasta. Apakah itu mudah?

Bersyukur, seperti di kota saya tinggal. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 tidak berlangsung lama. Rupanya angka penularan covid-19 berhasil ditekan. Bahkan, seminggu terakhir wilayah Kapuas masuk zona kuning.

Artinya angka penularan covid-19 dengan resiko rendah. Bravo…kepada tim Satgas dan masyarakat. Sehingga Kapuas diberlakukan PPKM level 3, sedikit longgar.

Menurut saya, adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahun 2020 dan selanjutnya PPKM hingga ke tingkat desa pada tahun 2021.  Juga penyekatan di perbatasan hingga dalam kota. Secara aturan ini sangat bagus agar bisa menekan penularan Covid-19. Tetapi dampak ekonomi sosial bisa berkata lain.

Ke depan. Besar harapan, pemerintah dalam membuat kebijakan lebih bijak. Perhitungan dampak ke masyarakat dari sebuah kebijakan perlu ditelaah. Pejabat kan pintar-pintar, pasti bisa memikirkannya. Sehingga ada antisipasi, supaya kebijakan tidak terkesan menyengsarakan masyarakat.

Tentunya, kebijakan tidak untuk menyelamatkan muka sang pemimpin. Karena pemerintah itu ibarat ayah, masyarakat ibarat anak-anaknya yang perlu dikasihi. Dia lebih paham dan tahu. Setidaknya juga akan lebih sabar menghadapi masyarakat. Apalagi menghadapi sebuah kritik “bongkar” ini heee..!

Berbicara pos penyekatan. Ini juga perlu melibatkan Dinas Kesehatan dan instansi di bawahnya. Mereka ahli yang tentu diperlukan di Pos perbatasan. Karena kesehatan seseorang tidak ditentukan berdasarkan selembar kertas. Dan di sana jangan ada pungli ya! Ssstttt…!!

Urusan Yustisi, masyarakat jangan cuman disanksi kalau salah. Kalau baik dan membanggakan. Kasih juga hadiah. Seperti warga melintas pakai masker, sudah vaksin dan kondisi sehat. Viralkan warga itu. Dia bisa jadi contoh. Lantaran mendukung pemerintah menekan penularan si Corona Virus.

Usulan lain hehehe, jurnalis juga penting dilibatkan dalam operasi yustisi. Jangan hanya dikasih rilis dan jadwal. Libatkan jurnalis sebagai mitra, jadikan bagian Tim Satgas. Karena jurnalis juga garda terdepan mewakili telinga dan mata masyarakat. Tidak ada anggaran? Ah.. itu jangan jadi alasan.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
%d blogger menyukai ini: