TAPD Gumas Ikuti Sosialisasi Permendagri Nomor 27 Tahun 2021

TAPD Gumas Ikuti Sosialisasi Permendagri Nomor 27 Tahun 2021

  LENSAKALTENG.com - KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas ikuti Sosialisasi Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusu

Jembatan Terputus Aktivitas Terganggu
Ini Permintaan Waket II DPRD Bartim Kepada Para Kades
Wartawan Senior Gumas Calonkan Diri Jadi Ketua PWI

FOTO : Sejumlah pejabat Pemkab Gunung Mas yang tergabung dalam TPAD saat mengikuti sosialisasi Permendagri Secara Virtual, Kamis (23/9/2021).

 

LENSAKALTENG.com – KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas ikuti Sosialisasi Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2022, secara virtual di aula Bappedalitbang setempat, Kamis (23/9/2021).

Kegiatan diikuti Asisten I Setda Gumas Lurand, Kepala Bappedalitbang Gumas Yantrio Aulia, Inspektorat Dihel, Kepala BKAD Hardeman, dan perangkat daerah lainnya yang tergabung dalam TAPD Gumas.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, melalui Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana Sumedi Andono Mulyo mengatakan, sehubungan telah ditetapkannya peraturan menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2022, supaya memperhatikan beberapa regulasi yang ada untuk lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif.

“Sedangkan pemulihan ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, daya saing daerah, ketahanan pangan, pariwisata dan lingkungan hidup hal ini memperhatikan situasi dan kondisi yang diakibatkan pandemi corona virus disease 2019,” ucap Andono Mulyo.

Menurutnya, tahapan-tahapan dalam menyusun APBD sesuai yang tertuang dalam permendagri nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2022 dengan tidak mengurangi substansial APBD yang diorientasikan pada upaya pemenuhan kepentingan masyarakat yang bersifat inklusif.

APBD yang juga merupakan instrumen penting dalam menggerakkan perekonomian, baik di daerah maupun nasional, maka di samping pentingnya pemahaman peranan APBD dalam konteks pembangunan daerah, perlu penyelarasan dengan kebijakan pembangunan provinsi dan kebijakan pembangunan nasional.

Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas.

“Hal ini juga menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran agar aparat pengawas intern pemerintah (APIP) sebagai quality assurance untuk melakukan review atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah,” tandasnya. (don/sas)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
%d blogger menyukai ini: