DPU Gumas Ganti Istilah IMB Menjadi PBG

LENSAKALTENG. com - Kuala Kurun - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas), melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) serta Dinas Penanaman Modal

Polsek Tewah Gencar Tertibkan Kepatuhan Warga Tentang Prokes
Polsek Rungan Imbau Warganya Jauhi Praktik Pungli
BLT Dalam Proses, Penerima Bantuan Diharap Bersabar

BERI PENJELASAN : Kepala DPU Gumas, Beryen didampingi Kabid Tata Ruang, Tri Hendarmaji saat memberikan keterangan  terkait PBG, Selasa (15/3). Foto Nya.

LENSAKALTENG. com – Kuala Kurun – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas), melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat, mulai mengalihkan penyebutan nama “iMB”. Dulunya, Izin Mendirikan bangunan (IMB), kini berobah nama menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Kepala DPU Gumas Beryen, menjelaskan, adanya perubahan istilah atau penyebutan perizinan itu, karena adanya penyusuaian dalam pengurusannya.

“PBG ini sebenarnya disesuaikan dengan UU Cipta Kerja. Termasuk UU pembangunan gedung. Jadi mekanisme pemberian izin mendirikan bangunan dengan sebutan PBG, sejalan juga dengan persyaratan standar gedung terpenuhi,” ucapnya, Selasa (15/3/2022).

Sementara itu lanjut Baryen, istilah dulunya sebutan restribusi IMB sekarang ini menjadi restribusi PBG atau biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk mendapatkan persetujuan atau PBG. Mekanismenya ini mengikuti yang sudah ada di SIMBG, dan prosesnya hampir sama dengan IMB karena melibatkan DPMPTSP.

Ditanya soal persyaratan, jelas Baryen, persyaratannya sudah standar, seperti izin sekarang persetujuan, dan adanya dokumen teknis terkait dengan bangunan yang sesuai dengan gambar rencana, denah, tampak, potongan, termasuk untuk bangunan-bangunan tertentu. Hal itu mengacu pada pertimbang keselamatan.

“Kalau soal syaratnya sama dengan yang dulu, Cuma kalau teknisnya harus ada dokumen yang mana itu ada pertimbangan. Terutama pertimbangan keselamatan yang harus dilihat,”terangnya.

Sementara itu, Kabid Tata Ruang DPU Gumas, Tri Hendarmaji menjelaskan, terkait PBG ini kedepan diharapkannya perlu adanya pendampingan dari DPMPTSP dan dari DPU secara teknis khususnya bidang tata ruang.

“Bagi pemohon diharapkan bisa didampingi, kemudian harus memiliki akun sendiri, dalam bermohon dan bisa berproses di SIMBG ,” pungkasnya. (nya)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
%d blogger menyukai ini: