Korupsi 2 Milyar Lebih, HAT Diringkus Kejati Kalteng

LENSAKALTENG.com - PALANGKA RAYA - Tim Tabur Kejaksaan Agung bersama Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah berhasil mengamankan tersangka H

Jelang Maulid Nabi, Rumkit Bhayangkara Salurkan Bantuan Sosial
MUSDA KNPI Mura segera di Koordinasikan ke KNPI Kalteng
Sekda Katingan Terima Kunjungan Pengurus IGI

FOTO : Tersangka HAT yang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) saat berhasil diringkus oleh Tim Tabur Kejakasaan Agung bersama Kejati Kalteng.

LENSAKALTENG.com – PALANGKA RAYA – Tim Tabur Kejaksaan Agung bersama Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah berhasil mengamankan tersangka HAT yang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembuatan Jalan Tembus Antar Desa di 11 Desa di sepanjang aliran Sungai Sanamang Kec. Katingan Hulu Kab. Katingan Tahun Anggaran 2020, di Hotel Pasar Baru Jakarta Pusat, Kamis (17/03/2022).

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Dodik Mahendra. SH., MH, menyampaikan bahwa tersangka HAT diamankan karena pada saat dipanggil sebagai tersangka oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah tidak kooperatif.

“Tersangka HAT sangat tidak kooperatif, dimana yang bersangkutan tidak datang memenuhi 3 (tiga) kali panggilan yang sudah disampaikan secara patut dan sesuai dengan ketentuan, sehigga selanjutnya ditetapkan tersangka,” ucap Dodik, Jum’at (18/03/2022).

Untuk Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dipimpin langsung oleh Asisten Intelijen Kejati Kalteng Komaidi dan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kalteng Douglas Pamino Nainggolan.

Lebih lanjut, Dodik juga menuturkan bahwa Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembuatan Jalan Tembus Antar Desa di 11 Desa di sepanjang aliran Sungai Sanamang Kec. Katingan Hulu Kab. Katingan Tahun Anggaran 2020 ini melibatkan terdakwa Hernadie yang sudah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, Putusan Nomor : 38/Pid.Sus – TPK/2021/PN.Plk tanggal 08 Maret 2022 dan tersangka HAT.

Dodik menjelaskan, ­bermula pada awal bulan Desember 2019 terdakwa Hernadie selaku Camat Katingan Hulu memaksa kepada 11 (sebeleas) Kepala Desa di Kecamatan Katingan Hulu untuk menganggarkan dana desa masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (lima Ratus juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembuatan jalan tembus antar desa di Sepanjang Aliran Sungai Sanamang Kec. Katingan Hulu dan apabila para Kepala Desa tidak mau menganggarkan dana desa sebesar Rp.500.000.000,- (lima Ratus juta rupiah) untuk Pembuatan jalan tembus tersebut maka terdakwa Hernadie selaku Camat Katingan Hulu tidak mau menandatangani evaluasi APBDesa untuk 11 Desa tersebut.
­
Atas hal tersebut terdakwa Hernadie menunjuk langsung tersangka HAT sebagai pelaksana pekerjaan pembuatan jalan tembus antar desa tersebut dan pada tanggal 4 Februari 2020, tersangka HAT untuk manandatangani SPK (Surat Perintah Kerja) untuk pembuatan jalan tembus antar desa di 11 (sebelas) desa di Kecamatan Katingan Hulu, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah senilai Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah).
­
Kemudian menurut Dodik, dari hasil SPK tersebut sudah bertentangan dengan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa karena tidak dilengkapi dengan perencanaan teknis pekerjaan, tidak ada RAB maupun kontrak serta tidak melalui proses pelelangan, maupun penawaran dan Tersangka HAT bukan orang yang memiliki perusahaan dengan kualifikasi untuk pekerjaan pembuatan jalan.
­
Bahwa berdasarkan fakta persidangan atas nama terdakwa Hernadie Selaku Camat Katingan Hulu terungkap bahwa dilokasi pekerjaan yang dikerjakan oleh tersangka HAT tersebut sebelumnya sudah pernah dibuat jalan sehingga tersangka HAT hanya melakukan pembersihan saja.

Dari hasil pekerjaan tersebut tersangka HAT telah menerima pembayaran sebesar Rp.2.107.850.000,- (dua milyar seratus tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga merugikan keangan negara sebesar Rp.2.107.850.000,- (dua milyar seratus tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai (LHA-PPKN) Nomor : R-700/06/LHA-PPKN/INSP/2021 tanggal 30 September 2021 yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Katingan.

“Selanjutnya Tersangka HAT akan menjalani Proses Hukum sesuai dengan Hukum acara yang berlaku,” pungkas Dodik. (DON)

Sumber : Penkumkejatikalteng

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
%d blogger menyukai ini: