Refleksi Menuju 2 Tahun UU Minerba : Ruang Hidup Masyarakat Kalteng Turut Terancam

Foto: Walhi Kalimantan Tengah, 2018. Aktivitas aksi di Tambang PT. BNJM di Desa Apar Batu Oleh: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimanta

112 Aduan Dosen Jual Diktat
Komitmen Polres Gumas Berantas Narkoba Makin Mengganas
Sebagian Besar Uang Beredar ke Luar Kalteng

Foto: Walhi Kalimantan Tengah, 2018. Aktivitas aksi di Tambang PT. BNJM di Desa Apar Batu

Oleh: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah (Kalteng).

LENSAKALTENG.com –PALANGKA RAYA – “Refleksi Menuju 2 Tahun UU Minerba : Ruang Hidup Masyarakat Kalteng Turut Terancam” Kamis, 10 Maret 2022. Sejak disahkan pada tanggal 12 Mei 2020, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) telah menunjukkan dampak nyatanya bagi keselamatan warga, dan sumber-sumber penghidupannya.

Dalam catatan Walhi Nasional selama tahun 2021 dari 58 kasus kriminalisasi, 52% merupakan kasus di sektor pertambangan, setidaknya telah ada 21 orang warga yang mengalami kriminalisasi dengan menggunakan UU Minerba, dan lebih dari 11 juta hektar ruang hidup dan wilayah kelola rakyat dijarah oleh investasi pertambangan. Bahkan sebelum disahkan Undang-Undang ini telah menuai penolakan besar dari berbagai elemen masyarakat.

Aksi-Aksi penolakan terhadap UU Minerba telah muncul di berbagai daerah di Indonesia. Namun dengan menggunakan situasi pandemi sebagai tameng, DPR RI dan Pemerintah tetap mengesahkan berlakunya regulasi ini. Walhi bersama JATAM Kaltim dan 2 warga

(Ibu Nur Aini, dari Banyuwangi dan Bapak Yaman, dari Bangka Belitung) telah mengajukan judicial Review terhadap UU Minerba, dan tanggal 9 Maret 2021 ini telah mencapai agenda sidang kedelapan.

Kalimantan Tengah (Kalteng) merupakan salah satu provinsi kedua terluas di Indonesia yang mempunyai luasan wilayah mencapai 15,426,781 hektar. Dengan begitu luasnya wilayah, Kalimantan Tengah tentunya akan banyak ditemukan berbagai keunikan serta potensi alamnya. Ini menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi yang seharusnya bisa dikelola dengan baik agar potensi yang ada tetap lestari. Namun, pada kenyataannya Kalimantan Tengah juga tidak terlepas dari berbagai ancaman atas kerusakan sumber daya alam terutama ancaman oleh industri ekstraktif skala besar perusahaan pertambangan.

Munculnya UU Minerba tentunya menjadi sesuatu hal yang sangat dikhawatirkan kehadirannya. Sebelum adanya UU Minerba saja di Kalimantan Tengah masih terdapat berbagai dampak yang dirasakan masyarakat di Kalimantan Tengah terutama di area sekitar pertambangan. Adapun dampak tersebut seperti upaya kriminalisasi, kerusakan sungai, pergeseran nilai sosial dan budaya, serta hilangnya sumber-sumber penghidupan masyarakat adat karena ruang hidupnya yang hilang akibat adanya pertambangan.

Menyikapi hal tersebut, Walhi Kalimantan Tengah menilai bahwa Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi yang juga berpotensi besar mendapatkan dampak dari berlakunya UU Minerba. Bayu Herinata selaku Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, mengatakan “kondisi pertambangan di Kalteng saat ini dari data yang Walhi Kalteng punya secara persentase penguasaan dan eksistingnya beberapa sudah dalam tahap eksploitasi. Walaupun belum semasif untuk eksploitasi seperti yang ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Untuk di kalteng lebih banyak saat ini hanya menjadi land bank.

”Menurut Bayu, bila berkaca keadaan saat ini saja kondisi lingkungan dan sosial masyarakat di sekitar tambang sudah sangat buruk dan rendah. Belum lagi ancaman kekerasan dan kriminalisasi akibat mempertahankan wilayah/lahan. Maka, sudah seharusnya Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan tuntutan atas upaya judicial Review terhadap UU Minerba yang sedang berjalan demi keselamatan umat manusia.

Janang Firman Palanungkai, selaku Manajer Advokasi dan Kajian Walhi Kalimantan Tengah, juga menegaskan, “UU Minerba yang telah disahkan oleh Pemerintah hari ini sangatlah berbahaya, maka oleh sebab itu WALHI Kalteng sangat mendukung adanya upaya judicial Review terhadap UU Minerba yang sedang berjalan.

Apalagi menurut data yang dimiliki WALHI Kalimantan Tengah saat ini ada terdapat 324 izin pertambangan di Kalteng baik itu IUP, PKP2B, Kontrak Karya. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan ruang untuk pertambangan di Kalteng cukup besar. Dampak aktivitas pertambangan yang ada sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat di sekitarnya.”

Janang, juga menambahkan “Walhi Kalteng pernah melakukan pendampingan masyarakat korban dampak pertambangan batubara pada salah satu daerah di Kalimantan Tengah. Dorongan terhadap pemerintah agar adanya pemulihan dan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat masih belum maksimal dilakukan.

Bahkan, upaya yang masyarakat lakukan hingga adanya mediasi yang difasilitasi oleh Komnas HAM yang kemudian mendapat beberapa poin kesepakatan belum juga adanya upaya serius dari pihak perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya. Itu terjadi saat UU Minerba belum disahkan, apalagi kalau seperti saat ini akan semakin parah tentunya. Nasib masyarakat sekitar pertambangan itu pun jadi tergantung-gantung tanpa kepastian.”  (*)

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
%d blogger menyukai ini: