Bapemperda Ajukan Raperda Pendidikan Pancasila

LENSAKALTENG. com - Palangka Raya - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Palangka Raya bersama jajaran pemerintah kota (Pemko

Legislator : Jangan Membakar Lahan
Dewan Kota Ajak Umat Hindu Palangka Raya Maknai Hari Raya Galungan dan Kuningan
Perkuat Layanan Kesehatan di Daerah Terpencil

RAPAT : Bapemperda DPRD Palangka Raya menggelar rapat bersama dengan pemerintah setempat, di ruang rapat gedung DPRD Palangka Raya. Foto Ist

LENSAKALTENG. com – Palangka Raya – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Palangka Raya bersama jajaran pemerintah kota (Pemko) setempat, dalam beberapa hari terakhir ini intens menggelar rapat bersama.

“Dalam rapat itu kami dari Bapemperda DPRD Palangka Raya berencana mengajukan satu judul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu tentang Pendidikan Pancasila dan Kebangsaan,” ungkap Ketua Bapemperda DPRD Palangka Raya, Vina Panduwinata, Rabu (8/6/2022).

Disampaikan Vina, raperda tentang pendidikan Pancasila dan kebangsaan yang diinisiasi oleh DPRD Palangka Raya ini, secara umum sudah dibahas dalam rapat bersama pemerintah kota setempat.

Adapun latar belakang diajukannya raperda tersebut tidak lain, karena Kota Palangka Raya merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Tengah yang mendapat julukkan ‘Bumi Tambun Bungai Bumi Pancasila’.

“Kita semua mengetahui, Pancasila sebagai dasar negara, idiologi bangsa dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara, menjadi tanggungjawab negara. Termasuk pemerintah daerah,”ujar Vina.

Karenanya sambung srikandi DPRD Palangka Raya dari PDI Perjuangan ini menambahkan, melalui raperda tentang pendidikan Pancasila dan kebangsaan itu, setidaknya dapat mendorong dan mengajak masyarakat untuk melestarikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Harus disadari kata dia, seiring perkembangan zaman saat ini, maka ada kecenderungan nilai-nilai Pancasila mulai luntur. Maka itu diperlukan wawasan kebangsaan untuk meningkatkan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi bermasyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku, ras agama dan adat istiadat.

“Maka itu perlu dilakukan upaya meningkatkan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan yang memiliki dasar hukum yang jelas dan terarah. Baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat,” pungkasnya. (VD)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
%d blogger menyukai ini: