Ingat, PNS Harus Jaga Netral Dekat Tahun Politik

  LENSAKALTENG. com - Kuala Kurun – Memasuki penghujung tahun 2022, maka seiring itu waktu mendekati tahun kontestasi politik yang akan di

Polres Gumas Sementara Tidak Layani Pembuatan SKCK
Raperda HAH Jamin Hak hukum Masyarakat
TP- PKK Bartim Gelar Berbagai Perlombaan

 

LEGISLATOR : Ketua Komisi I DPRD Gumas H Gumer bersama koleganya, saat memasuki ruang rapat paripurna di gedung dewan setempat, belum lama ini.Foto Red/Don.

LENSAKALTENG. com – Kuala Kurun – Memasuki penghujung tahun 2022, maka seiring itu waktu mendekati tahun kontestasi politik yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, secara tidak langsung akan mulai terasa.

Terkait hal tersebut, kalangan anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas), mengingatkan dan mengharapkan dengan pegawai negeri sipil (PNS) harus menjaga sikap netralitas.

Seperti disampaikan Ketua Komisi I DPRD Gumas, H Gumer, yang meminta para aparatur sipil negara atau PNS yang ada di wilayah setempat, agar selalu menjaga sikap yang netralitas. Apalagi, sudah mendekati tahun-tahun politik sekarang ini.

“Kita berharap para PNS di Kabupaten Gumas agar selalu menjaga sikap netral mengingat sudah mendekati tahun politik yang akan dilakukan di tahun 2024 untuk pemilihan legislatif dan presiden,”ucap Gumer, Rabu (29/9/2022).

Menurutnya, ada aturan yang melarang bagi para pegawai negeri berpolitik secara langsung. Tetapi, juga itu yang dikecualikan karena ada hak memilih sebagai warga negara, dan itu hanya bisa dilakukan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Apabila ada PNS melanggar, maka ada sangsi tegas apabila terbukti melakukan pelanggaran. Misalnya, ada PNS yang terlibat langsung seperti berorasi diatas panggung, mengajak memilih si A atau si B.

Intinya, kegiatan-kegiatan yang berpotensi ketidaknetralitas dari oknum para aparatur sipil negara. Oleh sebab itu, jangan sampai hal yang dimaksud itu dilakukan oleh para PNS yang ada di Kabupaten Gumas ini.

“Kami harapkan jangan sampai hal itu terjadi di daerah kita khususnya di Gumas ini, karena memang aturan perundang-undangan sudah jelas ada aturan yang harus ditaati oleh para PNS,” tukasnya.

Lebih rinci Gumer menjelaskan, untuk PNS yang tidak bisa menjadi anggota Parpol, telah tertuang dalam undang-undang (UU) tertuang aturannya itupun ada di dalam UU No 37 Tahun 2004 dan UU No. 5 Tahun 2014, tentang larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota parpol.(Red/Don)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
%d blogger menyukai ini: