Realisasi Redistribusi Tora di Gumas Mencapai Ribuan Lebih

  LENSAKALTENG. com - Kuala Kurun – Bupati Gunung Mas (Gumas), Jaya S Monong melalui Sekda Gumas, Yansiterson, mengatakan, sampai dengan t

Polsek Manuhing Patroli Karhutla
Polsek Kurun Kembali Bagikan Masker Gratis
Jeneta Janet Dan Artis Lokal Meriahkan Penutupan FBMM

 

MENJELASKAN : Sekda Kabupaten Gunung Mas, Yansiterson sedang menjelaskan kepada para peserta kegiatan rakor, Rabu (31/8/2022) lalu. Foto : Red/Don

LENSAKALTENG. com – Kuala Kurun – Bupati Gunung Mas (Gumas), Jaya S Monong melalui Sekda Gumas, Yansiterson, mengatakan, sampai dengan tahun lalu realisasi redistribusi tanah sumber Tora yang berasal dari PPTKH yang ada diwilayah setempat telah mencapai ribuan lebih bidang tanah.

Dijelaskan , penataan aset terdapat dibeberapa objek reforma agraria, sebagaimana tertuang dalam PP RI No 86bTahun 2018. Hsl itulah yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Gumas yakni melakukan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH), dan ditetapkan oleh Kementrian LHK sebagai sumber Tanah Objek Reforma Agraria (Tora).

“Realisasi redistribusi dari Tora, berasal dari PPTKH yang ada di Gumas, telah tercatat mencapai 1.712 bidang tanah, yang mana itu data di tahun 2021 lalu,” sebut Yansiterson saat membukan kegiatan rakor, Rabu (31/8/2022) lalu.

Kemudian lanjut dia, selain penataan aset penataan akses perlu juga dilakukan, bukan hanya untuk mendapatkan hak atas tanah, tetapi, perlu pendampingan dalam pengelolaan aset tanah tersebut. Sehingga, tujuan utamanya dalam penataan akses agar bagaimana tanah yang telah dilegalisasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu, sebenarnya secara ekonomi, juga menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, mendorong inovasi kewirausahaan serta meningkatkan produktivitas tanah itu sendiri,” ujarnya.

Selain itu sambung sekda, subjek reforma agraria bukan hanya untuk perorangan akan tetapi dapat menyasar kepada kelompok masyarakat, ataupun yang memiliki badan hukum. Dalam kesempatan itu sekda juga, mengimformasikan, bahwa telah terbitnya surat Gubernur No 100/57/1.1/PEM-OTDA Tanggal 11 April 2022.

“Di dalam surat itu, mengintruksikan kepada bupati/walikota dan pemerintah kabupaten/kota, untuk mendukung kegiatan GTRA, mengitergrasikan kegiatan pada OPD di wilayah kerja GTRA, dan mengupayakan kebijakan pembebasan BPHTB terhadap Tora sesuai aturan yang berlaku,”pungkasnya. (Red/Don)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
%d blogger menyukai ini: