Apresiasi Tindakan Tegas Bupati Gumas

  LENSAKALTENG. com - Kuala Kurun - Kalangan anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) mengapresiasi tindakan tegas yang dilakukan Bupati

Legislator Pertanyakan Pengunaan Dana Hibah ke Perusda
Tim Banggar Sampaikan Hasil KUA-PPAS Perubahan TA 2022
Jangan Biarkan PBS Leluasa Lewati Jalan Umum

 

ANTREAN PANJANG : Tampak antrean panjang angkutan dari PBS di Jalan Kuala Kurun – Palangka Raya Tepatnya di daerah Desa Rabauh, Kecamatan Sepang. Foto Ist

LENSAKALTENG. com – Kuala Kurun – Kalangan anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) mengapresiasi tindakan tegas yang dilakukan Bupati Gumas Jaya S Monong, dalam memberhentikan jalur angkutan dari perusahan besar swasta (PBS) melalui ruas jalan Kuala Kurun- Palangka Raya.

Hal itu dilakukan tidaklah berlebih, pasalnya, para PBS yang bergerak dibidang perkebunan, kehutanan hingga pertambangan, selalu melintasi jalan di wilayah Gumas. Namun tidak dibarengi dengan komitmen dalam memberikan kontribusi perbaikan jalan.

“Kami mengapresiasi sikap tegas yang dilakukan bupati dalam memberhentikan operasi dari angkutan PBS yang melintasi jalan Kuala Kurun Palangka Raya. Tapi diharap jangan bersifat sementara. Kembalikan jalan itu sesuai dengan peruntukannya, yaitu jalan umum untuk masyarakat,” kata anggota DPRD Gumas Untung J Bangas, Rabu (2/11/2022).

Menurut Untung, jalan Kuala Kurun – Palangka Raya memang peruntukannya untuk jalan umum, jadi bukan jalan produksi atau jalan khusus. Apabila PBS mengangkut hasil produksinya melalui jalan umum, tentunya harus sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

PBS itu kata dia harus ada legalitas angkutan, dalam mengangkut hasil produksi ketika melalui jalan umum dengan ijin dari pemerintah. Seperti AMDAL, ijin resmi dari lembaga teknis pemerintah untuk angkutan produksi PBS memakai jalan umum.

“Diharapkan Pak Bupati melalui dinas terkait untuk tetap tidak mengizinkan PBS memakai jalan umum sebagai jalan angkutan hasil produksi. Tentu jika melalui perijinan untuk memakai jalan umum harus ada batasan sesuai dengan kapasitas dan tipe jalan, baturan waktu atau jam angkutan yang diatur,”imbuh Untung. (Red/Don)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
%d blogger menyukai ini: