LENSAKALTENG. com – Kuala Kurun - Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunung Mas (Gumas) memberikan beberapa poin catatan kepad
PANDANGAN : Anggota DPRD Gumas Evandi Juang, sedang menyampaikan pandangan umumnya di gedung dewan setempat, Selasa (15/11/2022). Foto Red/Don
LENSAKALTENG. com – Kuala Kurun – Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunung Mas (Gumas) memberikan beberapa poin catatan kepada pemerintah daerah (Pemda) setempat, terkait potensi PAD yang belum digali oleh pemda.
Catatan itu disampaikan anggota DPRD Gumas sekaligus Fraksi Nasdem – Hanura melalui juru bicaranya, Evandi Juang, pada rapat paripurna ke-V tahun sidang 2022, di ruang sidang utama gedung dewan setempat, Selasa (15/11/2022).
“Catatan dan saran kami terkait potensi PAD, yang belum digali yakni pajak makanan, galian C dari pembuatan jalan dalam PBS. Karena itu kami meminta agar dinas terkait dapat mengoptimalkan pendapatan dan dua potensi sumber PAD tersebut,” ungkap Evandi Juan.
Dikatakan, dalam meningkatkan pelayanan publik, maka harus diperhatikan kesejahteraan tenaga honorer di lingkup pemda. Dibeberkan Evandi, berdasarkan temuan pihaknya dilapangan masih terdapat OPD yang memberlakukan tenaga PTT secara tidak manusiawi.
“Dalam arti disini yakni, masih ada tenaga honor yang digaji dengan sistim rapel 3 bulan bahkan pernah sampai 6 bulan. Dengan alasan awal tahun anggaran, evaluasi dan alasan lainnya. Kami minta agar d
mulai Desember tahun ini dan seterusnya semua PTT Dapat menerima gaji setiap tanggal 1,”tukasnya.
Menurut Evandi, jangan sampai perlakuan pemda terhadap tenaga honor menjadi tolak ukur bagi PBS, yang ada di wilayah Gumas dalam memperlakukan hal yang sama bagi karyawannya.
Sementara itu terkait pembangunan infrastruktur, diminta tahun anggaran 2023 ini, pihaknya ungkap Evandi berharap agar diprioritaskan pembangunan jalan di wilayah dapil tiga.
“Dapil tiga kami maksud meliputi Kecamatan Tewah, Kahayan Hulu Utara, Miri Manasa dan Damang Batu. Banyak sekali jalan dan jembatan yang memang sudah tidak layak dan harus mendapat penanganan dari pemda,” tandas Evandi. (Red/Don)
COMMENTS