Kebijakan Politik Anggaran Harus Berpihak Pada Kebutuhan dan Kepentingan Masyarakat

Kasongan – Dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (perda) tentang pengelolaan keuangan da

Dewan Dorong Eksekutif Mempercepat Penyerapan Anggaran
Maksimalkan SDM dan Peralatan Kesehatan di RS Pratama Tumbang Samba
Disperintrasker Harus Bangun Jaringan Kerja Dengan Perusahaan Dalam dan Luar Daerah

Foto : Anggota DPRD Kabupaten Katingan dari fraksi Amanat Indonesia Raya, Budi Hermanto.

Kasongan – Dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (perda) tentang pengelolaan keuangan daerah, fraksi Amanat Indonesia Raya memberikan beberapa saran kepada pemerintah daerah kabupaten katingan.

Beberapa saran yang disampaikan pada forum paripurna selasa (1/11/2022) kemarin, fraksi Amanat Indonesia Raya melalui juru bicara Budi Hermanto menyampaikan, bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik harus melalui proses yang memiliki asas filosofi kebijakan politik anggaran yang berpihak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

“Program yang tertuang untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat  harus disesuaikan dengan perencanaan guna mencapai target yang telah ditetapkan,”Ucap Budi.

Keberadaan pengelolaan peraturan daerah lanjutnya, tentu bukan hanya sebatas memberikan pengaturan terkait bagaimana pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut Budi menyebutkan bahwa, pengelolaan keuangan harus dilakukan seefektif mungkin selaras dengan perencanaan pembangunan serta target-target yang telah ditetapkan.

Kemudian sambungnya, hal-hal yang disampaikan pada poin tersebut sangat lah  penting menjadi perhatian pemerintah kabupaten katingan mengingat selama dalam pelaksanaan pemerintahan, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah masih banyak ditemukan ketidak konsistenan dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan kedalam pengalokasian ataupun distribusi anggaran.

“Hal seperti itu tentu menyebabkan pengelolaan keuangan daerah menjadi kurang efektif bahkan tidak memberikan dampak positif terhadap berbagai permasalahan pembangunan yang ada di katingan ini,”Pungkasnya.

(tri)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
%d blogger menyukai ini: