LENSAKALTENG. com - Kuala Kurun -Ada delapan area intervensi KPK yang menjadi bahan penilaian MCP, yakni, perencanaan dan penganggaran APBD, penga
Rapat evaluasi MCP Pemkab Gunung Mas
LENSAKALTENG. com – Kuala Kurun -Ada delapan area intervensi KPK yang menjadi bahan penilaian MCP, yakni, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), manajemen aparatur sipil negara (ASN), optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa.
Demikian hal tersebut menjadi topik yang dikemukakan dalam rapat koordinasi evaluasi Monitoring Center Prevention (MCP) KPK di tahun 2022 yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, di ruang rapat lantai I kantor Bupati Gunung Mas, Selasa (4/4/2023).
Bupati Gunung Mas, Jaya S Momong melalui Asisten III Setda Gunung Mas Letus Guntur mengatakan, rapat itu untuk mengevaluasi MCP Pemkab Gunung Mas tahun 2022 dan mempersiapkan terkait MCP di tahun 2023.
Disampaikan Letus, pada tahun 2022, Pemkab Gunung Mas berada di peringkat ketiga tingkat Kalimantan Tengah dengan nilai MCP yakni 92,76.
Peringkat pertama yakni Pemprov Kalteng dengan capaian 95,77 dan peringkat kedua diduduki oleh Pemkab Kotawaringin Barat dengan nilai 92,94.
“Jadi angka MCP Pemkab Gunung Mas pada tahun 2022 sudah berada di atas terget kami di tahun lalu yakni 86,” jelas Letus.
Ditambahkan Letus, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintah Kabupaten Gunung Mas berkomitmen untuk meningkatkan MCP sehingga angka MCP tahun 2023 ini bisa lebih baik dari tahun 2022.
Di tempat yang sama, Inspektur Kabupaten Gunung Mas Dihel mengatakan, rapat hari ini merupakan rapat koordinasi yang pertama di tahun 2023.
“Untuk para OPD yang termasuk dalam 8 area intervensi akan ada rapat selanjutnya. Harapan kami di tahun 2023 ini MCP kita bisa lebih baik. Kami belum koordinasi dengan KPK terkait targetnya.Namun paling tidak bisa mencapai angka 93,”pungkas Dihel.(Red/Vd/*)
COMMENTS