Konsistensi Memperhatikan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat

LENSAKALTENG.com - Kuala Kurun - Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sangat konsisten memperhatikan eksistensi Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah

Sekda Gunung Mas Melepas Kafilah MTQH Tingkat Kalteng
Meski Malam Ops Yustisi Tetap Digelar Polsek Rungan
Bupati Gumas Buka Turnamen Bola Volly

Bupati Gunung Mas, Jaya S Monong (tengah) bersama Dosen Universitas Kristen Palangka Raya (UNKRIP) Marko Mahin, Kasubdit Penetapan Hutan Adat dan Hutan Hak KLHK Prasetyo Nugroho, tenaga ahli menteri LHK Rivani Noor, pengurus BRWA, Widodo dan Asisten I Setda Gunung Mas Lurand. Foto Red/Sg

LENSAKALTENG.com – Kuala Kurun – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sangat konsisten memperhatikan eksistensi Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah setempat.

Hal tersebut ditegaskan Bupati Gunung Mas, Jaya S Monong, saat menanggapi terkait eksistensi Masyarakat Hukum Adat, Rabu (17/5/2023).

Dikatakan Jaya, bukti nyata dari konsisten memperhatikan eksistensi masyarakat hukum adat tersebut, yakn salah satunya terlihat dari pembentukan panitia MHA sebagai tim teknis untuk melakukan proses pengakuan MHA di Kabupaten Gunung Mas.

Selain itu, pihaknya kata Jaya juga telah menerbitkan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat pada tanggal 29 Desember 2022.

Di sisi lain Jaya menjelaskan bahwa Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada tanggal tanggal 10-17 Mei 2023 telah menurunkan Tim Terpadu di Kabupaten Gunung Mas.

Tim terpadu tersebut terdiri dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Kalimantan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Berikutnya tim terpadu dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemkab Gunung Mas, DAD Kabupaten Gunung Mas, NGO terkait Wilayah Adat dan Hutan Adat yakni AMAN Kabupaten Gunung Mas, Borneo Nature Foundation, BRWA, serta akademisi perguruan tinggi dari UPR dan UNKRIP

“Jadi, tujuan diterjunkannya tim terpadu ini, yakni untuk mengidentifikasi Masyarakat Hukum Adat (MHA), juga melakukan verifikasi wilayah adat dan calon areal hutan adat yang terdapat di 16 tempat,” jelas Jaya.

Adapun enam belas tempat yang dimaksud yakni, wilayah Adat Dayak Ot Danum Lowu Harowu, Rangan Hiran, Masukih dan Hutan Adat Himba Antang Ambun Liang Bungai yang terdapat di desa Harowu, Rangan Hiran dan Masukih, Kecamatan Miri Manasa.

Selanjutnya wilayah Adat Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Hatung dan Hutan Adat Tumbang Hatung di Desa Tumbang Hatung, Kecamatan Miri Manasa. Wilayah Adat Dayak Ot Danum Lowu Mahoroi dan Hutan Adat Mahoroi, di desa Mahoroi, Kecamatan Damang Batu.

Kemudian wilayah Adat Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Anoi dan Hutan Adat Tumbang Anoi di DesaTumbang Anoi, Kecamatan Damang Batu, wilayah Adat Dayak Ot Danum Lowu Lawang Kanji dan Hutan Adat Lawang Kanji, di desa Lawang Kanji, Kecamatan Damang Batu, wilayah Adat Dayak Ot Danum Lowu Karetau Rambangun, dan Hutan Adat Karetau Rambangun di Desa Karetau Rambangun, Kecamatan Damang Batu.

Lalu wilayah Adat Dayak Ot Danum Lowu Karetau Sarian, dan Hutan Adat Karetau Sarian di Desa Karetau Sarian, Kecamatan Damang Batu, wilayah Adat Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Maraya, dan Hutan Adat Tumbang Maraya di Desa Tumbang Maraya, Kecamatan Damang Batu, wilayah Adat Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Posu, dan Hutan Adat Tumbang Posu di Desa Tumbang Posu, Kecamatan Damang Batu.

Wilayah berikutnya yakni wilayah Adat Dayak Ot Danum Lowu Marikoi, dan Hutan Adat Tumbang Marikoi di Kelurahan Tumbang Marikoi, Kecamatan Damang Batu, wilayah Adat Dayak Ngaju Tewah Sekata, dan Hutan Adat Tewah Sekata, di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, wilayah Adat Dayak Ngaju Lewu Tumbang Bahanei, dan Hutan Adat Tumbang Bahanei di Desa Tumbang Bahanei, Kecamatan Rungan Barat.

Lanjut wilayah Adat Dayak Ngaju Tumbang Kuayan, dan Hutan Adat Tumbang Kuayan di Desa Tumbang Kuayan, Kecamatan Rungan Barat, wilayah Adat Lewu Tumbang Malahoi, dan Hutan Adat Tumbang Malahoi di Desa Tumbang Malahoi, Kecamatan Rungan, wilayah Adat Dayak Ngaju Lewu Parempei, dan Hutan Adat Rungan di Kecamatan Rungan.

Sementara itu, dalam kegiatan verifikasi tersebut yang terlibat langsung di antaranya Tenaga Ahli Menteri LHK Rivani Noor sebagai Ketua Tim Terpadu, Kasubdit Penetapan Hutan Adat dan Hutan Hak Yuli Prasetyo Nugroho, Asisten I Setda Gunung Mas Lurand, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Gunung Mas, Herbert Y Asin.

“Pelaksanaan kegiatan tersebut berlangsung selama 8 hari. Dimulai dengan pengarahan di Kuala Kurun, dilanjutkan dengan verifikasi lapangan di 16 tempat, yang diakhiri dengan exit meeting atau penyusunan Berita Acara Hasil Verifikasi Teknis yang akan dilakukan di Kuala Kurun,”demikian Jaya.(Red/Sg/*)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: