Fraksi Golakr Sebut Raperda LPJ APBD 2023 Salah Satu Bentuk Akuntabilitas

Fraksi Golakr Sebut Raperda LPJ APBD 2023 Salah Satu Bentuk Akuntabilitas

KASONGAN - Fraksi partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raper

Cabor Yang Mengambil Atlet Dari Luar Daerah Tidak Bakal Dapat Uang Pembinaan
DPRD Terima Dokumen Sementara LKPj Bupati Katingan Tahun Anggaran 2022
Komisi I Gelar RDP Dengan Disdik, Badan Kepegawaian Daerah, Bahas Apa.?

KASONGAN – Fraksi partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan tahun 2023 agar dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Kendati setuju untuk dilanjutkan fraksi Golkar melalui juru bicaranya Dahlia, mempertanyakan sejauh mana dampak dari belanja barang dan jasa dari APBD memberikan dampak kepada masyarakat.

“Hal yang perlu kami ketahui dan meminta penjelasan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Katingan yaitu, sejauh mana upaya dalam mengoptimalkan belanja barang dan jasa yang berdampak langsung kepada masyarakat,”Tutur Dahlia, Rabu (26/6/2024) diruang rapat paripurna DPRD Katingan.

Dalam kesempatan tersebut juga, juru bicara fraksi Golkar menyampaikan, bahwa raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 merupakan salah satu bentuk akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan pemda Katingan atas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Lebih lanjut, Dahlia mengatakan LPJ pelaksanaan APBD tahun 2023 ini akan dibahas lebih lanjut dan mendalam pada tahap berikutnya.

“Tentu dengan dilakukan pembahasan lebih lanjut, pemda Katingan harus memperhatikan segala pertanyaan, tanggapan, saran, dan pendapat untuk kesempurnaan raperda ini,”Imbuhnya.

(Sog)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: