Apresiasi untuk Pusdatin Kemendagri atas Kerja Sama dalam Sosialisasi

Palangka Raya, Lensakalteng.com – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Syahfiri, menyampaikan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 berfungsi sebagai pedoman utama bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengelola dan melaporkan keuangan daerah.

“Saya mengajak peserta pelatihan untuk aktif memanfaatkan kesempatan ini dalam memahami penggunaan Aplikasi SIPD RI untuk penatausahaan dan pelaporan,”ucapnya. Kamis (31/10/2024)

Dia berharap setelah pelatihan ini, peserta dapat memahami dan mengimplementasikan aplikasi ini dengan baik.

“Untuk itu kepada narasumber dari Pusdatin Kementerian Dalam Negeri, saya sampaikan terima kasih dan apresiasi atas upaya dan kerja samanya sehingga sosialisasi ini dapat terlaksana sesuai harapan,”jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Aset dan Akuntansi BKAD Lia Inggriaty Romzah menjelaskan bahwa kami mengadakan Bimbingan Teknis SIPD RI mengenai Penatausahaan dan Pelaporan karena ini penting untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Seperti yang disampaikan oleh saya ialah Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Pusdatin Kementerian Dalam Negeri RI,”ucapnya.

Dia menambahkan, kegiatan ini sangat penting karena aplikasi SIPD yang kita gunakan adalah sistem terpusat dari Kemendagri untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Dengan bimtek ini, diharapkan segala kendala dalam penatausahaan dan pelaporan bisa teratasi, sehingga pengelolaan keuangan kita menjadi lebih baik.

“Karena seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia menggunakan SIPD RI. Sistem ini sudah menjadi standar nasional dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia,”pungkasnya. (Ngel)