HUT Bhayangkara ke-79, KPPM DUSMALA Desak Polri Lakukan Refleksi dan Reformasi Serius

Fardoari Reketno saat sampaikan pernyataan sikap KPPM DUSMALA dalam peringatan HUT Bhayangkara ke-79

Palangka Raya, lensakalteng.com – Memperingati Hari Bhayangkara ke-79, Ketua Umum Kerukunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Dusun, Maanyan, dan Lawangan (KPPM DUSMALA), Fardoari Reketno, menyerukan kepada institusi kepolisian, khususnya Polda Kalimantan Tengah, untuk menjadikan momen peringatan ini sebagai titik balik reformasi menyeluruh dan refleksi mendalam atas krisis kepercayaan publik yang masih membayangi.

“Kami ucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-79 kepada seluruh anggota Polri yang menjalankan tugas dengan integritas. Tapi lebih dari itu, ini adalah momen untuk bertanya: apakah polisi sudah berdiri di sisi keadilan atau masih tunduk pada kepentingan kekuasaan dan modal?” tegas Fardoari, Senin (1/7/2025) di Palangka Raya.

Fardoari menyoroti sejumlah peristiwa yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat. Salah satunya adalah tragedi penembakan warga sipil di Desa Bangkal, Seruyan, pada 7 Oktober 2023. Bentrokan yang melibatkan aparat dan warga terkait sengketa lahan plasma sawit menyebabkan satu orang meninggal dunia dan beberapa lainnya luka-luka.

Menurutnya, konflik agraria seperti ini adalah bukti bahwa pendekatan aparat masih terlalu represif. Ia menilai, “penjagaan aset” korporasi telah menggeser peran polisi dari pengayom rakyat menjadi alat kekuasaan ekonomi.

“Warga menuntut hak atas tanah 1.500 hektar yang dikelola PT HMBP. Tapi responsnya malah tembakan. Negara hukum tidak boleh membenarkan kekerasan terhadap rakyat,” tegasnya.

Data dari WALHI Kalteng mencatat, hingga akhir 2024, terdapat lebih dari 15 konflik agraria aktif di sejumlah wilayah, terutama Barito Timur, Katingan, Kotim, dan Seruyan. Konflik ini umumnya berkaitan dengan pelanggaran perjanjian plasma, klaim tanah adat, dan pembiaran eksploitasi lahan oleh perusahaan besar.

Soal Penanganan Narkoba: Belum Sentuh Akar

Kritik juga disampaikan terhadap penanganan kasus narkoba di Kalteng. Meski Polda Kalteng mencatat pengungkapan 617 kasus dengan 775 tersangka selama 2024, lebih dari 80 persen adalah pengguna atau kurir kecil.

“Mana tindakan terhadap bandar besar? Ini ironi. Penindakan yang tidak menyentuh akar hanya akan jadi rutinitas, bukan solusi,” ujarnya.

Fardoari bahkan menyebut, isu kebocoran internal di tubuh aparat turut melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan perang melawan narkoba.

Tiga Rekomendasi KPPM DUSMALA:

Dalam pernyataan sikap resminya, KPPM DUSMALA mengusulkan tiga langkah konkret untuk reformasi Polri di Kalimantan Tengah:

1. Tangani konflik agraria dengan pendekatan dialog, bukan kekerasan. Hentikan pola “polisi jaga sawit” yang memperburuk konflik rakyat dan korporasi.
2. Tindak tegas pelanggaran aparat. Transparansi mutlak diperlukan agar penyalahgunaan wewenang tidak ditutup-tutupi.
3. Bangun ruang dialog berkala antara pemuda, tokoh adat, dan aparat. Ini penting untuk membangun kembali kepercayaan publik.

“Kami mendukung Polri yang tegas mendisiplinkan dirinya. Polisi yang berdiri di sisi rakyat, bukan jadi pelindung modal,” katanya.

Fardoari menekankan, kritik dari pemuda bukanlah bentuk permusuhan, melainkan kontrol demokratis yang sehat dan bagian dari cinta terhadap negeri.

“Keamanan sejati lahir dari keadilan. Dan hanya polisi yang berpihak pada kemanusiaan yang akan dicintai rakyatnya,” pungkasnya. (Wid)