Digitalisasi Data Jadi Terobosan, Pemprov Kalteng Salurkan Bantuan Pasar Murah untuk 3.000 Mahasiswa

PALANGKA RAYA, LENSAKALTENG.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar aksi kepedulian sosial melalui pembagian paket pasar murah yang dikhususkan bagi mahasiswa di Kota Palangka Raya. Kegiatan yang diinisiasi langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, ini berlangsung dengan antusiasme tinggi di Halaman Istana Isen Mulang, Rabu (11/03/2026).

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, M. Reza Prabowo, menyatakan bahwa program ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam meringankan beban ekonomi mahasiswa, khususnya di momentum bulan suci Ramadan.

Inovasi Pendataan Berbasis Digital berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, penyaluran bantuan kali ini mengedepankan transparansi melalui sistem digital. Reza menjelaskan bahwa validasi penerima dilakukan secara real-time menggunakan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).

“Kali ini untuk pertama kalinya kita menggunakan sistem digital. Melalui database yang terintegrasi, status keaktifan mahasiswa langsung terlihat saat NIM diinput. Ini memastikan bantuan tepat sasaran,” ujar Reza di sela kegiatan.

Melihat tingginya animo mahasiswa yang hadir melebihi kuota awal 3.000 orang, pihak Dinas Pendidikan kembali membuka akses pendaftaran melalui aplikasi. Langkah ini diambil agar mahasiswa yang belum terdata namun memenuhi kriteria tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan.

Program ini difokuskan pada kategori mahasiswa tertentu untuk memastikan efektivitas bantuan, antara lain:

1.Penerima beasiswa Kalteng Berkah.

2.Peserta program Satu Rumah Satu Sarjana.

3.Mahasiswa asal daerah pedalaman yang berkuliah di Palangka Raya.

4.Penghuni asrama/mess kabupaten di Kota Palangka Raya.

5.Mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi.

Ia juga menekankan bahwa program ini selaras dengan skema kesejahteraan keluarga. Melalui satu kartu keluarga penerima program, anggota keluarga lain yang masih menempuh jenjang SMA juga bisa mendapatkan bantuan pendidikan sesuai levelnya.

Demi menjaga akuntabilitas, Pemprov Kalteng melakukan integrasi data dengan sumber nasional, termasuk Kementerian Sosial. Hal ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih (double payment) bantuan.

“Jika seorang mahasiswa sudah terdaftar sebagai penerima KIP Kuliah dari pusat, maka bantuan serupa dari daerah tidak akan diberikan lagi. Kami berpegang pada regulasi agar penyaluran adil dan merata,” tegas Reza.

Menutup keterangannya, Reza mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 ini, Pemprov Kalteng juga tengah menyiapkan program pembinaan khusus bagi siswa SMA kelas 11 dan 12 sebagai persiapan menuju jenjang pendidikan tinggi.

Pewarta : (Titin)