FOTO: Pembukaan Bimtek Analisis Gender dan Penyusunan GAB di Kuala Kapuas KAPUAS - Dalam upaya memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)
FOTO: Pembukaan Bimtek Analisis Gender dan Penyusunan GAB di Kuala Kapuas
KAPUAS – Dalam upaya memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P-3APPKB) Kabupaten Kapuas menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Analisis Gender dan Penyusunan Gender Action Budget (GAB) bagi perangkat daerah tingkat kabupaten. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari di Aula Rumah Jabatan Bupati Kapuas pada (27–28/02/ 2025).
Acara ini dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Ahmad M. Saribi, S.Si, MT, yang mewakili Bupati Kapuas. Dalam sambutannya, menekankan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.
“Oleh karena itu, perspektif gender harus diintegrasikan dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran di setiap perangkat daerah,” ujarnya.
Saribi juga menyampaikan apresiasinya atas partisipasi aktif seluruh peserta dalam Bimtek ini. Menurutnya, integrasi perspektif gender dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Kapuas merupakan bagian dari visi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan yang inklusif dan berkeadilan bagi semua.
Sebagai langkah nyata, BPBD Kabupaten Kapuas berkomitmen untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) guna mendukung visi Kapuas Bersinar yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, H. M. Wiyatno dan Dodo.
Sementara itu, Kepala Dinas P3APPKB Kabupaten Kapuas, dr. Tri Setyautami, MPHM, dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan utama dari Bimtek ini adalah meningkatkan pemahaman dan kapasitas perangkat daerah terkait konsep dasar analisis gender serta pentingnya perspektif gender dalam pembangunan.
“Diharapkan peserta mampu menerapkan analisis gender dan menyusun GAB yang terintegrasi dalam perencanaan daerah di masing-masing OPD,” kata dr Tri.
Lebih lanjut, dr. Tri mengungkapkan bahwa selama ini DP-3APPKB sebagai Sekretaris Tim Driver PUG Kabupaten Kapuas telah beberapa kali menyelenggarakan pertemuan terkait Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta mengajukan permintaan data terpilah dari berbagai OPD. Namun, implementasi yang optimal masih menghadapi kendala akibat pemahaman yang belum merata di tingkat perangkat daerah.
Sebagai narasumber utama, Dr. H. Yusuf Supiandi, MA, menjelaskan bahwa PUG merupakan amanat peraturan perundang-undangan, termasuk Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional serta turunannya seperti Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah.
Ia menekankan bahwa PUG bukan sekadar kebijakan, melainkan strategi nasional yang harus diimplementasikan di semua tingkatan pemerintahan, termasuk kementerian dan perangkat daerah. Penerapan PUG dalam perencanaan pembangunan bertujuan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa ada yang tertinggal (no one left behind).
Narasumber lain dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Thomas Rizal, SP, Jabatan Fungsional Perencana Ahli Madya di Asdep PUG bidang Ekonomi Deputi Kesetaraan Gender, juga turut memberikan materi.
Ia menyampaikan konsep gender dan PUG, serta indikator penting dalam implementasi PUG, yaitu Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Dalam paparannya, meskipun Kabupaten Kapuas telah meraih kategori Madya dalam Anugerah Parahita Ekapraya tahun 2023, namun implementasi PPRG masih dinilai belum optimal.
Pada sesi praktik, tiga OPD yaitu Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora), Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan serta Dinas Kesehatan turut mempresentasikan hasil penyusunan GAB dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) mereka. Hal ini menjadi contoh konkret bagi perangkat daerah lainnya dalam mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran yang berperspektif gender. (ST)
COMMENTS