Pembangunan Jalan Antarprovinsi Kalteng-Kalbar Didorong untuk Perkuat Konektivitas

Palangka Raya, Lensakalteng.com –

Masyarakat Kalteng dan Kalbar semakin dekat dengan akses jalan yang lebih baik. Kepala BAPPERIDA Kalteng, Leonard S. Ampung, menekankan pentingnya prioritas infrastruktur jalan antarprovinsi untuk konektivitas dan ekonomi perbatasan.

“Dalam FGD di Hotel Best Western Batang Garing pada 26 Februari 2025, Leonard menjelaskan bahwa pembangunan jalan penghubung Kalteng-Kalbar di Kabupaten Katingan masih terhambat izin pelepasan lahan,”ucap Leonard.

Menurutnya, akses jalan ini krusial untuk memperlancar distribusi barang, memperpendek waktu tempuh, dan mempermudah mobilitas. Jalur ini juga menghubungkan desa, kabupaten, dan provinsi, sehingga distribusi kebutuhan pokok lebih mudah dan terjangkau.

“Akses yang diberikan Sisa jalan 26 km ini masih menjadi hambatan utama konektivitas. Leonard menegaskan bahwa pembangunan ini bukan sekadar membuka jalur, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan akses lebih mudah dan harga kebutuhan lebih terjangkau,”ujar dia. Rabu (26/02)

Sisa jalan 26 km ini masih menjadi hambatan utama konektivitas. Leonard menegaskan bahwa pembangunan ini bukan sekadar membuka jalur, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan akses lebih mudah dan harga kebutuhan lebih terjangkau.

Ditempat yang sama, Deputi Bank Tanah, Perdananto Aribowo, menyebut masalah lahan dapat diselesaikan lewat mekanisme Bank Tanah. Ada peluang membebaskan lahan hutan lindung melalui permohonan resmi ke Kementerian Kehutanan dengan mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan.

Perdananto menegaskan bahwa pembebasan lahan dapat diajukan ke Kementerian Kehutanan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Ia juga menekankan bahwa peran Bank Tanah mencakup berbagai daerah, tidak terbatas di Palangka Raya saja.

“Ini Proyek serupa di Kaltim telah sukses dengan bantuan Bank Tanah dalam pelepasan hutan lindung untuk akses jalan. Jika pendekatan ini diterapkan di Kalteng, jalan penghubung ke Kalbar bisa segera terwujud tanpa mengabaikan lingkungan dan hak masyarakat adat,”takasnya. (gel)