Kasus PTPN XIII Diduga Gelapkan 827 Sertifikat Kembali Dibahas Bersama Wabup Dan Warga

LENSAKALTENG.com - Kobar -  Wakil Bupati Kobar Ahmadi Riansyah, kembali menggelar rapat kasus PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII di Kecamatan Pan

Satresnarkoba Polres Kobar Ciduk 3 Pengedar Sabu
Perlu Sinergitas Pemerintah Bersama Masyarakat Melawan Covid-19
Mantan Ketua DPRD Kotim Pertama Masa Repormasi Tutup Usia

FOTO : Wakil Bupati Kotawaringin Barat Ahmadi Riansyah usai rapat,diwancarai pers.

LENSAKALTENG.com – Kobar –  Wakil Bupati Kobar Ahmadi Riansyah, kembali menggelar rapat kasus PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII di Kecamatan Pangkalan Banteng, yang diduga menggelapkan 827 sertifikat milik warga dari 7 Desa di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kobar-Kalteng.

Menurut keluhan perwakilan warga sebanyak 827 sertifikat milik warga sebagai peserta plasma karet PTPN VIII sudah puluhan tahun belum dikembalikan kepada masyarakat, karena oleh perusahaan dianggunkan ke bank. “ Entah untguk apa uangnya, warga engga ada yang tahu”,keluh warga kepada pers sebelum rapat tertutup dimulai, Jumat 5 Nopember 2021.

BACA JUGA : MUHKTARUDIN KEMBALI KIRIM SEMBAKO UNTUK KALTENG

Lanjut warga, bukan hanya masalah kasus ‘penggelapan’ sertifikat, tapi juga pihak PTPN VIII sampai sekarang, kasus tumpang tindih lahan masih belum selesai.
Wabup Ahmadi Riansyah mengatakan, dalam rapat membahas kasus 827 sertifikat plasma yang sudah 10 tahun oleh PTPN VIII belum diserahkan kepada warga masyarakat, juga membahas tumpang tindih kepemilikan lahan HGU.

“ Rapat tadi, juga sekaligus membahas tumpang tindih lokasi lahan HGU dari PTPN XIII dengan beberapa fasilitas sosial dan SDN 2 Pangkalan Banteng dan Pukesmas Semanggang dan lahan masyarakat “, kata Ahmadi Riansyah.
Dijelaskannya warga yang dirugikan dari 7 desa, di Kecamatan Pangkalan Banteng, yakni Desa Marga Mulya, Desa Sungai Hijau, Sungai Bangkuang Desa Sidomulyo, Desa Kebun Agung, Sungai Kuning dan Desa Arga Mulya.

Lanjut Wabup, rapat yang sama sudah sering dilakukan bersama perusahaan, bahkan 6 bulan yang lalu juga telah digelar rapat membahas kasus yang sama. Namun saat itu belum juga mendapat kesimpulannya.

“ Dari hasil rapat hari ini, diambil kesimpulannya bahwa sebanyak 827 sertifikat milik warga masyarakat, oleh perusahaan akan diinpertarisasi berepa sebenarnya sertifikat warga yang dianggunkan ke bank “, terang Wabup.
Dan pihak PTPN VIII, lanjut Wabub diberi waktu selama 1 Minggu untuk mendata kembali sertifikat warga yang dianggunkan ke bank. (MUL)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
%d blogger menyukai ini: