LENSAKALTENG.com - BUNTOK – Pansus DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Barito Selatan tahun 2021, mengemukakan bahwa
Foto : Anggota Pansus LKPj Bupati saat meninjau lokasin pekerjaan jalan yang mangkrak
LENSAKALTENG.com – BUNTOK – Pansus DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Barito Selatan tahun 2021, mengemukakan bahwa ada beberapa data yang harus dihitung ulang terkait beberapa pekerjaan jalan yang mangkrak di tahun 2021 lalu.
Hal tersebut, diungkapkan oleh anggota Pansus LKPj Bupati, Raden Sudarto mewakili ketua Pansus Jarliansyah, saat melakukan peninjauan langsung ke lapangan di Desa Damparan, Kecamatan Dusun Hilir, Barsel, Sabtu (23/4/2022).
Diakui oleh Raden Sudarto, meskipun berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Barsel, bahwa penyebab dihentikannya pekerjaan adalah keadaan alam (Kahar), namun ada beberapa hal terkait penyerapan anggaran pekerjaan yang harus dihitung kembali.
Sebab berdasarkan laporan DPUPR, dari total volume pekerjaan jalan sepanjang 7 Km dan lebar jalan 2 meter tersebut, baru dilaksanakan adalah sepanjang 390 meter, dengan penyerapan dana sebesar Rp204 juta
“Salah satu tugas pansus itu adalah (pengawasan) penyerapan anggaran. Jadi di dalam penyerapan anggaran itu, kami harus melihat keadaan di lapangan ya, karena untuk kegiatan ini kan sudah mengeluarkan dana,” ungkapnya.
“Nanti kami akan hitung kembali itu. Apakah memang pagu anggaran dengan hasil pekerjaan ini memang sudah sesuai apa tidak, akan kami hitung kembali itu!” tukas pria yang akrab disapa Haji Alex ini menambahkan.
Sementara itu, kata dia lagi, Pansus sendiri tidak akan masuk ke ranah masalah mutu pekerjaan, sebab hal itu sudah termasuk masalah teknis.
“Karena kami bukan orang teknis, jadi kami hanya melihat sepanjang ini (pekerjaan) sudah bisa diselesaikan, tinggal bagaimana kedepannya,” imbuhnya.
Selain permasalahan alam, persoalan terkait masih adanya masyarakat yang belum mau menghibahkan tanahnya untuk dijadikan badan jalan juga adalah salah satu yang menghambat laju pekerjaan.
Untuk itu, politisi PDI Perjuangan ini juga menegaskan kepada pemerintah desa dan BPD Damparan, agar menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Disamping itu, karena hari ini ada hadir dari BPD, mungkin ada sedikit masukan-masukan sesuai apa yang disampaikan oleh DPUPR tadi. Apakah masyarakat ini bersedia memberikan tanahnya itu sedikit agak lebar, sehingga jalan ini bisa digunakan untuk roda empat,” saran dia.
“Kita (DPRD) juga nantinya akan berupaya kalau memang itu bisa, mudah-mudahan anggaran tahun 2022 ini atau 2023 nanti, bisa menyelesaikan semuanya,” janji Haji Alex mengakhiri.
COMMENTS