LENSAKALTENG.com – PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk memperkuat pe
FOTO : Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo
LENSAKALTENG.com – PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar, menjaga daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo saat memberikan jawaban Pemerintah Provinsi atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kalteng terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2026, dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Jumat (11/9/2026).
Dalam arah kebijakan anggaran, Pemprov Kalteng memprioritaskan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, pertanian, serta ketahanan pangan.
“Setiap anggaran yang dibelanjakan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegas Pemerintah Provinsi dalam jawabannya.
Di bidang infrastruktur, pembangunan dan pemeliharaan jalan diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang, serta mendukung sentra produksi masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan.
Sektor kesehatan juga menjadi perhatian melalui pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana, penguatan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, pelayanan kesehatan bergerak, hingga pemanfaatan telemedisin untuk menjangkau daerah terpencil.
Sementara di bidang pendidikan, Program Kalteng Huma Betang Sejahtera (KHBS) terus diarahkan untuk membantu biaya sekolah dan kuliah bagi masyarakat sesuai kriteria penerima manfaat. Pemprov juga mendorong penguatan pendidikan vokasi, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran.
Untuk memperkuat perekonomian, pemerintah mendorong pengembangan UMKM, pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan nilai tambah produk, pemasaran digital, peningkatan kualitas usaha, serta kemitraan dengan industri.
Dalam menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Pemprov Kalteng juga memperkuat perlindungan masyarakat melalui stabilisasi harga kebutuhan pokok, pencegahan karhutla, bantuan sosial, serta pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat terdampak.
Melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), pemerintah turut menjaga ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok. Pemantauan harga dan distribusi bahan pangan dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga maupun gangguan pasokan.
Pemprov Kalteng menegaskan efisiensi anggaran akan difokuskan pada kegiatan nonprioritas tanpa mengurangi pelayanan dasar dan program yang menyentuh kepentingan masyarakat.
Seluruh program akan dievaluasi berdasarkan hasil dan dampaknya, sehingga Perubahan APBD 2026 diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pembangunan Kalteng yang lebih merata dan berkeadilan.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong dan dihadiri unsur Forkopimda, Wakil Ketua dan anggota DPRD, kepala OPD, instansi vertikal, perguruan tinggi, serta pimpinan perbankan dan BUMD. (don/mmc)
COMMENTS