Wakil ketua II DPRD Bartim Raran, Amd saat diwawancara awak media.

TamiangLayang,LENSAKALTENG.COM-Kalangan DPRD Kabupaten Barito Timur (Bartim) mendukung, dengan dilakukannya verifikasi data peserta BPJS Kesehatan oleh pemerintah setempat. Pasalnya hal tersebut untuk memastikan agar data yang dimiliki pihak pemerintah benar-benar akurat.

Menurut Wakil Ketua DPRD Bartim Raran, verifikasi tersebut penting untuk memastikan peserta BPJS tersebut apakah warga Bartim atau bukan. Serta memastikan agar yang menerima program benar-benar tepat sasaran.

“Verifikasi dilakukan agar tepat sasaran kepada warga yang benar-benar memerlukan. Jangan warga yang mampu dengan biaya sendiri menjadi peserta BPJS,” tandasnya.

Dijelaskannya, dalam melakukan verifikasi ulang pihaknya menyarankan pemerintah setempat juga, melibatkan instansi terkait seperti pihak kecamatan, kelurahan dan pihak desa. Agar dalam melakukan verifikasi peserta BPJS tepat sasaran.

“Proses verifikasi harus melibatkan pihak kecamatan, kelurahan dan pemerintah desa, dikarenakan merekalah yang mengetahui situasi warganya yang mana yang benar-benar memerlukan sebagai anggota BPJS,” timpalnya.

Ia menambahkan, bahwa pada tahun 2019 ini bantuan untuk Kabupaten Barito Timur peserta BPJS sudah dianggarkan sekitar Rp 7 Milyar, anggaran tersebut agar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan jangan sampai salah sasaran.

“Kita juga meminta pihak BPJS Kesehatan untuk transparan, terkait data peserta. Karena saya dapat info kalo data dari Pihak BPJS Kesehatan sekitar 62 ribu peserta, sedangkan pemda datanya dibawah dari itu. Bila berbedakan pasti akan saling merugikan terutama pemda Bartim, dari masalah pembayaran yang dinilai akan berlebihan,” tandasnya. (vri/ags)