LENSA KALTENG, Gunung Mas,-Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunung Mas melaksanakan Sosialisasi Policy Brief Kebijaka
LENSA KALTENG, Gunung Mas,-Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunung Mas
melaksanakan Sosialisasi Policy Brief Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan di
Aula Pertemuan Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah. (BPPDPD) selasa,
(24/10/2017) pagi.
Turut hadir Staf Ahli Bupati Gunung Mas Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekretariat Daerah
Kabupaten Gunung Mas, Salampak Haris, yang mewakili SOPD, serta undangan dan peserta yang
lainya.
Bupati Gunung Mas Arton S Dohong dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten I Bidang
Pemerintah Dan Kesra Drs. Ambu Jabar. Sebagaimana kita ketahuai bahwa sesuai dengan Undang-
Undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan peratuaran Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang perangkat Daerah, bahwa disebutkan Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana adalah kewenangan wajib Non Pelayanan Dasar.
Selain itu jumlah Penduduk Kabupaten Gunung Mas berjumlah 141.538 jiwa dengan jumlah Usia
Produktif berjumlah 98.991 jiwa, dan jumlah usia non produktif berjumlah 42.547 jiwa, letak
Geografis Kabupaten Gunung Mas termasuk Daerah sulit sehingga jangkauan akses dan pelayanan
Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga belum maksimal.
“Apabila kita melihat penduduk Kabupaten Gunung Mas saat ini, sedang menikmati bonus
demografi, dimana usia produktif. Berbagai temuan empiris telah menunjukan kemajuan bangsa di
masa depan sebagian besar ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, bukan oleh melimpahnya
sumber alam. Banyaknya penduduk usia produktif ini, apabila berkualitas maka akan menjadi
modal pembangunan, dan sebaliknya dan Pembangunan keluarga guna meningkatkan kualitas
sumber daya manusia di Indonesia,” urainya.
Ketua Panitia pelaksana kegiatan Dra. Turina Baboe melaporkan Dinas Pengendali Penduduk dan
Keluarga Berencana merupakan salah satu Dinas yang menekankan pada penduduk, dimana
penduduk merupakan obyek hasil pembangunan, dan sekaligus sebagai subyek dalam
pembangunan, sehingga kami merasa perlu untuk membuat Policy Brief tentang kependudukan ini,
agar dapat menjadi dasar rasional dalam pemilihan alternatif sebuah kebijakan yang menyangkut
kependudukan.
“Peserta berjumlah 80 (delapan puluh) orang, terdiri dari, 11 SOPD 2 Badan Vertikal, 6 Tokoh
Agama, 12 Kepal Sekolah, 9 Organisasi masyarakat, dan seluruh Pelaksana di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Ucapnya.(Sogi)
COMMENTS