Jaminan Investasi Aman untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan

LENSAKALTENG.com - Palangka Raya - Para investor dan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit membutuhkan kepastian yang nyaman dan aman, untuk melaks

Pergub Nomor 10 Tahun 2018 Ditolak 7 Fraksi
DPMPTSP Gelar Rapat Evaluasi OSS-RBA
Akhirnya Terminal W A Gara Banjir Penumpang

Foto – Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yuhdoyono saat kegiatan Forum Borneo Ke 7 yang diselenggarakan Oleh Gapki Kalteng, Jumat (28/06/2024) di Palangka Raya.

LENSAKALTENG.com – Palangka Raya – Para investor dan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit membutuhkan kepastian yang nyaman dan aman, untuk melaksanakan investasi. Tujuannya, bagaimana investasi yang dibangun bisa dijalankan secara berkelanjutan.

Begitu disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pada acara Borneo Forum ke-7 yang diselenggarakan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Kalteng, Jumat (28/06/2024) di Palangka Raya.

Dalam kesempatan itu AHY mengatakan, saat ini industri sawit telah menyumbang devisa terbesar nasional. Bahkan mengalahkan devisa dari sektor migas.

Karena itu ungkap Menteri ATR/BPN, melalui Borneo Forum ke-7 tersebut diharap ada keputusan bagaimana menciptakan jaminan investasi yang aman untuk pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan.

“Saya senang tadi Pak Gubernur Kalteng beberapa kali menyampaikan perlunya sinergi dan kolaborasi yang baik antara pusat dengan daerah. Termasuk salah satunya terkait dengan pemahaman mengenai potensi dan permasalahan yang ada,” ungkapnya.

Bicara soal permasalahan yang sering terjadin pada sektor pengembangan kelapa sawit selama ini dikatakan AHY, bahwa yang paling menguasainya adalah para pemimpin daerah. Tentunya harus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

Ditegaskannya, komitmen pemerintah saat ini adalah untuk memberikan kepastian hukum. Sehingga menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pembangunan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan.

“Melalui arahan Presiden RI, telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Satgas ini bertugas menyelesaikan masalah kebun sawit yang masuk ke dalam kawasan hutan dan kebun yang belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU),” bebernya.

Sementara itu tambah AHY, Kementerian ATR/BPN juga memiliki peran strategis. Terutama bekerja sama dengan elemen lainnya termasuk para gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki otoritas langsung di daerah, dan merupakan stakeholders penting dalam mengatur tata ruang untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

“Persiapan dan manajemen yang baik dalam tata ruang sangat penting. Begitu juga dengan memiliki ATR yang jelas maka zonasi yang ditetapkan akan memberikan kejelasan mengenai lokasi yang bisa digunakan untuk perkebunan, yang harus dijaga sebagai hutan lindung, dan yang bisa digunakan untuk produksi lainnya.ini semua akan mempercepat keinginan investor untuk berinvestasi,” demikian papar AHY. (Red/Cko/Yss/*)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: